Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, TAPTENG - Penyintas bencana banjir dan longsor di Desa Sigring-giring, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, bergotong royong memperbaiki akses jalan utama menuju desa mereka yang rusak parah sejak bencana pada November 2025. Di saat yang sama, warga menyatakan penolakan terhadap rencana relokasi ke hunian tetap (huntap) di Kecamatan Pinangsori.
Sejak Rabu pagi (14/1/2026), warga mengangkat batu dari aliran sungai kecil di sekitar jalan desa dan menyusunnya di lereng jalan yang ambruk. Batu-batu itu disiapkan agar dapat digunakan oleh petugas dalam perbaikan jalan. Seluruh pekerjaan dilakukan secara manual tanpa alat berat maupun dukungan teknis memadai.
Akses menuju Desa Sigring-giring hingga kini masih terputus. Kendaraan roda dua dan roda empat belum dapat melintas. Dari Kelurahan Hutanabolon, warga harus berjalan kaki sekitar lima kilometer untuk mencapai desa.
Baca Juga : Penyintas Bencana Tapteng Tolak Relokasi, Pemkab: Tidak kita Paksa
“Kami sudah rapat dan sepakat. Warga tidak mau dipindahkan,” kata Riamida Sibagariang (65), salah seorang warga yang rumahnya rusak parah akibat longsor.
Menurut Riamida, relokasi ke Pinangsori berpotensi memutus sumber penghidupan warga. Selama ini, mayoritas warga menggantungkan hidup dari kebun yang berada di sekitar desa. Jika dipindahkan, pengelolaan kebun dinilai akan semakin sulit, bahkan terancam ditinggalkan.
“Kalau dipindahkan, kebun kami siapa yang urus? Itu sumber hidup kami,” ujarnya.
Baca Juga : Aksi Kemanusiaan Brimob Polda Sumut Bersihkan Sisa Banjir Bandang di Tapanuli Tengah
Penolakan relokasi juga disampaikan warga lain yang terlibat dalam gotong royong. Menanti Lase (31) mengatakan, inisiatif mengumpulkan batu muncul dari dorongan warga dan pemerintah desa, sebagai upaya bertahan di tengah lambannya pemulihan infrastruktur.
“Gotong royong ini dari warga. Kami diminta pihak desa untuk membantu supaya jalan bisa segera diperbaiki,” kata Menanti.
Ia menyebutkan, aktivitas ekonomi warga lumpuh sejak akses jalan terputus. Distribusi hasil kebun, kebutuhan logistik, hingga layanan dasar menjadi terbatas. Namun, hingga kini warga belum melihat kejelasan waktu perbaikan jalan secara menyeluruh.
Baca Juga : Bencana di Tapteng Membuat Ayah Ini Terancam Putuskan Kuliah Empat Anaknya: Tolong Kami
Sebelumnya, Operasi pencarian korban hilang akibat banjir dan longsor di Sumatera Utara masih terus berlangsung, meskipun pemerintah daerah telah menetapkan fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa perubahan status kebencanaan tidak serta-merta menghentikan upaya pencarian orang hilang. Menurutnya, operasi tersebut akan tetap dilakukan sepanjang masa transisi pemulihan yang diproyeksikan berlangsung hingga akhir Maret 2026.
“Masuknya masa transisi tidak berarti pencarian korban dihentikan. Penanganan korban hilang tetap berjalan sampai fase ini selesai,” kata Bobby dalam keterangan tertulis, Minggu (11/1/2026).
Pemerintah provinsi memperkirakan masa transisi berlangsung antara satu hingga tiga bulan, terhitung sejak Januari 2026. Pada periode ini, penanganan bencana dilakukan bersamaan dengan upaya pemulihan rumah warga, ekonomi masyarakat, dan lahan pertanian yang terdampak.
Di tengah proses tersebut, pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam pendataan penyintas. Bobby mengakui data penerima bantuan berbasis by name by address (BNBA) dari sejumlah kabupaten dan kota belum sepenuhnya rampung.
“Sebagian sudah kami kirim ke pemerintah pusat, tetapi masih ada daerah yang belum menyampaikan. Targetnya pekan ini seluruh data masuk,” ujar Bobby, Jumat (9/1/2026).
Keterlambatan pendataan dinilai berpotensi menghambat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), yang menjadi kebutuhan mendesak bagi ribuan keluarga terdampak. Pemerintah daerah beralasan, kondisi geografis dan sulitnya akses ke sejumlah desa menjadi penyebab lambannya proses tersebut.
Data yang telah dikumpulkan kini masih dalam tahap verifikasi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah mencatat lebih dari 30 ribu rumah warga di Sumatera Utara mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga berat.
Pemerintah pusat, sementara ini, menyepakati bantuan pembangunan rumah senilai Rp60 juta per unit, meskipun angka tersebut masih berpeluang disesuaikan.
Sejumlah lokasi pembangunan hunian tetap telah ditetapkan. Di Kota Sibolga, huntap direncanakan dibangun di kawasan GOR Sibolga. Sementara di Kabupaten Tapanuli Tengah, lokasi pembangunan berada di area Asrama Haji Pinangsori.
Adapun di Kabupaten Tapanuli Utara, huntap akan dibangun di Desa Sibalanga, dan di Kabupaten Tapanuli Selatan berlokasi di Kebun Hapesong milik PTPN IV. Untuk hunian sementara, pembangunan baru direncanakan di Tapanuli Utara dengan total 30 unit.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara telah berakhir. Namun, Bobby menekankan bahwa masa transisi justru menandai pembagian fokus penanganan.
“Di awal kami fokus pada keselamatan jiwa. Sekarang, intervensi mulai diarahkan ke rumah warga, kebutuhan ekonomi, dan pertanian, tanpa menghentikan pencarian korban,” ujarnya dalam pernyataan terpisah.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara menunjukkan Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi wilayah dengan korban jiwa terbanyak, dengan 127 orang meninggal dunia dan 37 orang masih dinyatakan hilang.
Di Kabupaten Tapanuli Selatan, tercatat 89 korban meninggal dan 20 orang belum ditemukan.
Secara keseluruhan, hingga Kamis (2/1/2026) pagi, jumlah korban meninggal akibat rangkaian banjir dan longsor di Sumatera Utara dilaporkan mencapai 366 orang, sementara 59 lainnya masih dinyatakan hilang.
(Cw7/Nusantaraterkini.co)
