Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusataraterkini.co, JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai sikap keras Presiden Prabowo dengan memberikan waktu enam bulan sekali melakukan evaluasi kinerja menteri dan akan menindak tegas sudah tepat.
Pasalnya, jika kerja menteri tidak membuahkan hasil dalam waktu yang sudah ditentukan, maka sama saja menteri itu hanya memboroskan anggaran dan fasilitas negara untuk rakyat.
Baca Juga : Prabowo di Rakornas 2026: Indonesia Harus Waspada Hadapi Gejolak Dunia dan Perang Dunia III
"Oleh karena itu harus dihormati dan dihargai apa yang diinginkan Prabowo untuk mengingatkan, mengevaluasi atau bahkan mengganti menteri-menteri yang tidak bisa bekerja atau tidak mampu melaksanakan tugas-tugas diberikan Presiden," tegasnya kepada Nusantaraterkini.co, Jumat (25/10/2204).
Baca Juga : Rakornas 2026: Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Persatuan Birokrasi dari Pusat hingga Desa
Soal berapa menteri yang akan kena evaluasi dan peringatan dari Prabowo, Ujang belum bisa memperkirakan hal tersebut. Namun, dengan adanya pernyataan sikap tegas ini seyogyanya para menteri harus bisa bekerja keras dan maksimal.
Terlebih, sambungnya, belum lama ini ada beberapa menteri yang sudah melakukan blunder, misalnya kasus pembuatan kop negara untuk kepentingan pribadi maupun pertanyaan-pertanyaan yang dianggap blunder lainnya.
Baca Juga : Mendagri: Bantuan dari Red Crescent UEA Tak Dikembalikan, Disalurkan Lewat Lembaga Kemanusiaan Muhammadiyah
"Maka daripada itu nanti liat saja saat ini mereka kan belum bekerja dan jika dalam kurun waktu enam bulan ada evaluasi dari Prabowo pastinya nanti akan ketahuan kementerian/badan mana saja yang akan jadi korban," tandasnya.
Baca Juga : Menko PMK: Jembatan dan Jalan Strategis Mulai Difungsikan
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih setelah enam bulan setelah dilantik menjadi menteri dan wakil menteri.
"Iya saya sudah dengar, bahwa setelah enam bulan, April tahun depan, setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi," ujarnya.
Baca Juga : Kisruh Demo Berujung Kerusuhan Diyakini Bisa Pengaruhi Iklim Investasi di Indonesia
Ia mengatakan banyak mendapatkan kritik dan masukan tentang jumlah menteri serta wakil menteri yang ada di Kabinet Merah Putih yang berjumlah banyak. Presiden Prabowo memiliki 48 menteri dan 56 wakil menteri untuk membantu pekerjaannya sebagai kepala negara.
Baca Juga : Buntut Driver Ojol Tewas Akibat Dilindas, Pengamat: Kapolri Harus Copot Kapolda dan Komandan Brimob PMJ
Hashim memastikan kakak akan konsisten mengevaluasi kinerja menteri dan wakil menteri setiap enam bulan. Itu ditujukan agar presiden bisa meninjau efektivitas kerja pembantunya dalam mengeksekusi setiap program yang dijalankan pemerintah.
"Ini kalau dalam enam bulan pertama, maaf, yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya atau mungkin lelah, kurang tenaga, akan dievaluasi. Dia (Prabowo) orangnya tegas. Saya kira banyak yang sudah tahu," cetusnya.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
