Penerbangan Bandara Soetta Terdampak Abu Vulkanik Krakatau, Kemenhaj Larang PPIU Paksakan Keberangkatan Jemaah Umrah

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menginstruksikan seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk tidak memaksakan keberangkatan jemaah ke Tanah Suci.

Ketegasan ini dikeluarkan menyusul penutupan dan gangguan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sejak Minggu (6/9/2026).

​Kemenhaj mewajibkan biro travel memberikan pendampingan penuh serta menjamin pemenuhan fasilitas dasar jemaah yang tertahan, baik di dalam negeri, transit, maupun di Arab Saudi.

​Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan keselamatan jemaah harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan operasional, termasuk keberangkatan, kepulangan, transit, penyesuaian jadwal, maupun pengalihan rute.

​“Jemaah kami minta tetap tenang dan terus berkomunikasi dengan travel masing-masing. PPIU harus memastikan setiap jemaah memperoleh informasi yang cepat, jelas, dan akurat mengenai status penerbangan serta penanganan yang sedang dilakukan,” ujar Puji di Jakarta, Senin (7/9/2026).

​Puji menekankan agar tidak ada jemaah yang ditelantarkan di area bandara tanpa kejelasan akomodasi dan konsumsi.

​“Jemaah yang terdampak penundaan tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian. PPIU harus memastikan kebutuhan jemaah tetap terlayani, termasuk akomodasi, konsumsi, transportasi, pendampingan, dan kebutuhan dasar lainnya sampai perjalanan dapat dilanjutkan,” tegasnya, seperti dilansir RMOL.

​Selain memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, Kemenhaj meminta PPIU membuka posko atau saluran komunikasi darurat yang dapat diakses oleh keluarga jemaah di tanah air.

​Pengawasan ketat juga diarahkan bagi jemaah umrah yang jadwal kepulangannya tertahan di Arab Saudi maupun negara transit.

​“Kami terus melakukan koordinasi untuk memastikan jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun di negara transit terpantau dengan baik. Prinsipnya, tidak boleh ada jemaah yang kehilangan pendampingan atau tidak memperoleh kepastian pelayanan,” kata Puji.

​Bagi calon jemaah yang telah siap berangkat dari daerah, keberangkatan baru diizinkan apabila sudah ada konfirmasi aman dari pihak maskapai dan otoritas penerbangan.

​“Kami meminta PPIU tidak memaksakan keberangkatan sebelum ada kepastian dari maskapai dan otoritas penerbangan. Keselamatan jemaah harus menjadi pertimbangan utama,” ujar Puji.

​Setiap penundaan, pembatalan, maupun pengalihan rute penerbangan wajib dilaporkan secara berkala kepada Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj.

​“Kemenhaj akan terus memantau perkembangan situasi. Dalam kondisi seperti ini, yang harus dipastikan adalah jemaah memperoleh keselamatan, kepastian informasi, pelayanan, pendampingan, dan perlindungan sampai seluruh proses perjalanan selesai dengan aman,” tutup Puji.

(Emn/Nusantaraterkini.co)