Pemprov Sumut dan OJK Dorong Jamkrida Jadi 'Mesin Penjaminan' UMKM Unbankable

Nusantaraterkini.co, MEDAN–Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumut untuk mempercepat transformasi PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumut. Langkah ini diarahkan agar Jamkrida menjadi solusi bagi para pelaku UMKM dan sektor prioritas yang selama ini sulit mengakses permodalan bank akibat keterbatasan agunan (unbankable)

​Hal tersebut mengemuka saat Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menerima audiensi Kepala OJK Provinsi Sumut Triyoga Laksito di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Selasa (28/7/2026).

​Gubernur Bobby Nasution menegaskan pentingnya peran OJK dalam memberikan dorongan dan pertimbangan strategis sektor keuangan daerah.

​"Saya rasa pertemuan seperti ini dapat lebih intens kita lakukan. Pemprov Sumut membutuhkan masukan dan rekomendasi agar segala persoalan jasa keuangan yang ada di Sumut dapat terselesaikan dengan baik dan segala kebijakan dapat menyentuh langsung kemasyarakat," ujar Bobby Nasution, seraya menyambut Kepala OJK yang baru dengan ucapan, "Selamat bertugas Pak, dan semoga betah di Sumut."

​Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito melaporkan kondisi sektor jasa keuangan Sumut yang tumbuh positif di seluruh lini, termasuk perbankan, asuransi, leasing, pegadaian, hingga pasar modal, seiring digencarkannya program literasi Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan). Terkait Jamkrida Sumut, Triyoga menggarisbawahi peran vital lembaga penjaminan ini.

​"Percepatan Jamkrida Sumut untuk Penjaminan UMKM yakni percepatan peran PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumut ini perlu dipercepat transformasinya menjadi 'mesin penjaminan daerah' untuk membantu pelaku UMKM dan sektor prioritas yang selama ini tergolong sulit mengakses pinjaman bank karena keterbatasan agunan (unbankable) menjadi layak dibiayai (bankable) melalui skema pembagian risiko (risk sharing)," paparnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, OJK menyampaikan sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan Pemprov Sumut. Di antaranya memastikan proses pembentukan dan penyempurnaan Jamkrida Sumut berjalan bertahap hingga siap beroperasi secara solid serta menjaga kesinambungan dukungan modal agar kapasitas penjaminan Jamkrida memadai.

Selain itu, perlu dibangun manajemen risiko, kepatuhan, dan Good Corporate Governance yang kuat sebagai dasar kepercayaan publik. Produk penjaminan juga perlu dikembangkan secara selektif agar manfaat bagi UMKM tetap seimbang dengan kesehatan finansial perusahaan.

OJK juga mendorong penguatan kolaborasi dengan Bank Sumut, BPR/BPRS, koperasi, perangkat daerah, dan TPAKD sehingga terbentuk ekosistem pembiayaan daerah yang terintegrasi.

(Emn/Nusantaraterkini.co)