Pemerintah Beri Santunan Keluarga Petugas Pemilu 2024, Total Rp 2,6 Miliar Untuk 44 Petugas
Kemenko PMK bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan kepada keluarga petugas ad hoc Pemilu 2024
Nusantaraterkini.co - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan kepada keluarga petugas ad hoc Pemilu 2024.
Dirut nusantaraterkini.co/tag/bpjs-ketenagakerjaan" class="article-tag-link" rel="tag">BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, bantuan tersebut diberikan pada pihak keluarga di Kantor Kemenko PMK, Selasa, (28/2/2024). Jumlah petugas yang menerima santunan Kemenko PMK dan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 44 keluarga petugas, dengan rincian 35 orang meninggal dunia dan 9 orang kecelakaan kerja yang tengah menjalani perawatan.
"Pada intinya adalah wujud negara hadir dan pekerja wajib mendapat perlindungan negara. Tadi disampaikan juga sudah 44 santunan sampai saat ini yang diberikan. Kita akan masih menunggu lagi," ucap Anggoro Eko Cahyo ketika ditemui wartawan di Jakarta Pusat, Selasa, (27/2/2024), dilansir dari Detikcom.
Ahli waris petugas pemilu yang meninggal dunia mendapat Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 42 juta. Sementara, petugas yang meninggal saat menjalankan tugas pada tanggal 14 Februari mendapatkan santunan sebesar 48 kali gaji yang terdaftar.
Misalnya, salah satu ahli waris yang menerima santunan petugas yang meninggal saat bertugas mendapatkan santunan sebanyak-banyaknya Rp 118 juta.
Selain itu, ahli waris petugas juga akan menerima beasiswa pendidikan anak maksimal Rp 174 juta, mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan kepada dua anak.
Sembilan petugas yang mengalami kecelakaan kerja juga mendapat bantuan perawatan hingga sembuh. Hingga saat ini, total biaya perawatan sembilan korban petugas kecelakaan kerja mencapai Rp 1 miliar.
"Total kami sudah membayarkan Rp 2,6 miliar untuk 44 santunan yang diberikan. Ini tentu tidak bisa menggantikan almarhum. Ini hanya bagian kecil agar anak tetap bisa sekolah, ahli waris tetap bisa menjalani kehidupan," tambahnya.
Selain itu, bagi petugas yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan masih akan mendapatkan santunan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berikut anggaran yang diterima:
- Santunan bagi yang meninggal dunia: Rp 36 juta
- Bantuan santunan biaya pemakaman: Rp 10 juta
- Santunan untuk yang cacat permanen: Rp 30,8 juta
- Santunan bagi yang luka berat: Rp 16,5 juta
- Santunan bagi yang luka sedang: Rp 8,25 juta
(Ann/Nusantaraterkini.co)
Sumber: Detikcom
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWS VIDEOKapolri Tegaskan Penangkapan Pati Polri Terkait Kasus Penyadapan Murni Penegakan Hukum
8 menit yang lalu -
E-SportTekuk Alter Ego 3-1, NAVI Melaju ke Final Upper Bracket MPL S18
Herman Saleh Harahap·9 menit yang lalu -
SUMUTImigrasi Padangsidimpuan Bentuk Timpora, Perkuat Pengawasan Orang Asing
Rozie Winata·14 menit yang lalu -
NEWS VIDEOBonatua Silalahi Diperiksa Terkait Keabsahan Ijazah Gibran Rakabuming Raka
15 menit yang lalu -
POLITIKFirman Soebagyo Desak DPR Revisi UU Pemilu, Ingatkan Bahaya Kekosongan Jabatan Kepala Daerah
Rozie Winata·54 menit yang lalu -
NASIONALKasus Penyadapan, DPR Desak Percepatan Undang-Undang Satu Data Indonesia
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
-
PERISTIWAWarga Helvetia Geruduk BPN Sumut, Tuntut Terbitkan Sertifikat 32 Hektare Lahan Eks Garapan PTPN II
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
SUMSELGagas Pengolahan Sampah Modern, Sumsel Siap Resmikan PSEL Pertama di Indonesia
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
SUMSELDari Tapsel hingga Sumsel, Rekam Jejak dan Dedikasi Irjen Pol Rony Samtana
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan