Pemkab Karo dan BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Sinergi, Perluas Perlindungan Pekerja hingga Sektor Informal

Nusantaraterkini.co, KARO – Pemerintah Kabupaten Karo bersama BPJS Ketenagakerjaan memperkuat komitmen dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Matang Sitepu, Kabupaten Karo, Rabu (28/10/2026) kemarin.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mendorong terwujudnya perlindungan yang lebih inklusif bagi seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, S.P., Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Dr. Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M., jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Karo, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota Jefri Iswanto, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe Topsan Lumbantoruan.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Jefri Iswanto, menyampaikan bahwa kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam memperluas jangkauan perlindungan bagi masyarakat pekerja.

 Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya menjadi kebutuhan pekerja formal, tetapi juga sangat penting bagi pekerja mandiri dan sektor informal yang memiliki risiko pekerjaan serta kerentanan ekonomi.

“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada para pekerja dan keluarganya. Melalui sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Karo, kami berharap semakin banyak pekerja yang mendapatkan akses perlindungan, sehingga ketika risiko pekerjaan terjadi, pekerja maupun keluarganya tidak harus menghadapi dampak ekonomi tersebut sendirian,” ujar Jefri Iswanto, Jumat (30/10/2026).

Ia menambahkan, perluasan kepesertaan perlu diiringi dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami manfaat program, tetapi juga terdorong untuk memastikan dirinya terlindungi melalui kepesertaan yang sesuai dengan ketentuan.

Menurut Jefri, pekerja sektor informal seperti petani, pedagang, pelaku usaha mikro, pekerja harian, dan pekerja mandiri merupakan bagian penting dari penggerak perekonomian daerah yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya perluasan perlindungan sosial.

“Harapan kami, kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret, mulai dari sosialisasi, identifikasi potensi pekerja yang belum terlindungi, hingga perluasan kepesertaan secara berkelanjutan. Semakin luas perlindungan yang diberikan, semakin kuat pula upaya kita dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga pekerja,” tambahnya.

Melalui program BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dapat memperoleh perlindungan sesuai program yang diikuti dan ketentuan yang berlaku, termasuk perlindungan atas risiko kecelakaan kerja serta santunan bagi ahli waris apabila peserta meninggal dunia sesuai persyaratan program.

Perlindungan tersebut diharapkan mampu membantu menjaga keberlangsungan penghidupan keluarga pekerja ketika menghadapi risiko sosial ekonomi.

Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Karo dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi landasan bagi penguatan program perlindungan pekerja secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong semakin banyak pekerja mendapatkan hak perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan guna memperluas cakupan perlindungan serta mendukung terwujudnya kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

(mft/Nusantaraterkini.co)