Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

MPR: Pemilihan Waktu Amandemen UUD 1945 Harus Dicari Timing Tepat

Editor:  Fadli Tara
Reporter: Luki Setiawan
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Bambang Soesatyo bersama Ketua Wantimpres Wiranto di kantor Wantimpres (foto/luki setiawan nusantaraterkini.co)

Nusantaraterkini.co, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, Ketua Wantimpres Wiranto menyampaikan bahwa memang perlu semua pihak melihat kembali atas perjalanan bangsa ini pasca reformasi.

Hal ini disampaikan pria akrab disapa Bamsoet usai berkunjung ke Wantimpres diteriam langsung Wiranto membahas soal amandemen UUD 1945.

Baca Juga : DPD: Amandemen UUD Kembali ke Naskah Asli Sebagai Wacana tak Realistis

Wiranto, kata Bamsoet, melanjutkan pemilihan waktu penting agar amendemen tidak memicu polemik.

Baca Juga : Penyesalan Amien Rais Lakukan Amandemen UUD 45, Ini Kata Pimpinan MPR

"Beliau juga menyampaikan bahwa jika diperlukan adanya nanti perubahan daripada Undang-Undang Dasar 1945 atau amendemen harus dicari timing yang tepat. Karena sesuatu yang baik kalau timingnya salah juga ujungnya tidak baik," katanya, Jumat (5/7/2024).

Bamsoet mengatakan ada beberapa kekosongan hukum yang harus diisi lewat amendemen UUD 1945. Salah satunya, kata Bamsoet, amendemen diperlukan untuk mencegah kekosongan kekuasaan jika Pemilu tak bisa digelar tepat waktu.

Baca Juga : DPR Tegaskan Reformasi Polri Mengikat, Kapolri Paparkan Arah Transformasi Digital dan Posisi Polri di Bawah Presiden

"Di mana ini bisa terjadi kekosongan, yang dikhawatirkan bisa terjadi kekosongan kekuasaan. Misalnya ketika Pemilu tidak bisa dilaksanakan dengan tepat waktu, sementara jabatan-jabatan yang dihasilkan oleh Pemilu itu harus diputuskan," tuturnya.

Baca Juga : DPR dan Pemerintah Pastikan Pilpres Tetap Langsung, RUU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026

"Dan kita tahu bahwa tidak mungkin ada Plt Presiden maupun Plt Wakil Presiden. Tidak mungkin kepada penjabat DPR, DPRD, dan seterusnya. Kalau kepala daerah mungkin ada," imbuhnya.

Sementara itu Wiranto, mengatakan sejarah harus dijadikan referensi. Dia mengatakan semua pihak harus melihat sejarah agar mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan.

Baca Juga : Fraksi Golkar, MPR Fokus Pendidikan dan Obligasi Daerah Sepanjang 2025-2026

"Dengan demikian maka, apa yang kita lakukan saat ini, tentu belum sempurna. Dari referensi masa lalu kita mencoba untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan dan berbagai hal. Untuk apa? Untuk kita bisa mulus mencapai sasaran-sasaran masa depan itu," ujar Wiranto.

Baca Juga : MPR Dorong Kemudahan Akses Lapangan Kerja bagi Disabilitas

(cw1/nusantaraterkini.co)