MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Rakyat, Herman Deru: Demokrasi Alat Menuju Sejahtera

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menyambut baik ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengesahkan mekanisme pemilihan kepala daerah harus tetap dipilih langsung oleh rakyat. Ia menilai sistem pemilihan langsung ini merupakan instrumen atau alat yang paling tepat untuk mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan bersama.

"Beberapa waktu yang lalu MK membuat keputusan lagi, bahwa pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, atau wakilnya tetap dipilih oleh rakyat," ujar Deru, Kamis (2/7/2026).

Putusan resmi dari MK ini sekaligus menganulir wacana peralihan mekanisme pemilihan yang sebelumnya sempat bergulir agar pilkada dikembalikan melalui keterwakilan di legislatif atau DPRD.

Melalui ketetapan ini, MK mempertegas jika hak kedaulatan tertinggi dalam menentukan pemimpin daerah, baik bupati, wali kota, hingga gubernur, mutlak berada di tangan rakyat.

Ia memandang keputusan tersebut sebagai langkah nyata dalam menjaga sekaligus menegakkan esensi demokrasi yang telah dicetuskan sejak era reformasi.

"Itulah penegakkan demokrasi yang dicetuskan oleh para pelopor demokrasi pada reformasi kemarin. Tapi tentu kita harus bersamaan dengan pendewasaan masyarakat dalam menghadapi demokrasi ini," imbuhnya.

Ia mengingatkan jika sistem ini harus dijalankan dengan matang, di mana pihak yang menang wajib dihormati dan pihak yang kalah tidak boleh dikesampingkan.

Baginya, esensi utama dari pesta demokrasi bukanlah sekadar tujuan akhir, melainkan sebuah wadah untuk menyatukan perbedaan demi mencapai kemakmuran.

"Demokrasi bukan tujuan. Demokrasi adalah alat untuk mencapai kesejahteraan, menyatukan berbagai perbedaan, menghormati yang menang, dan tidak mengesampingkan yang kalah. Itulah filosofi demokrasi yang harus terus kita pelihara. Jadi MK sudah memutuskan itu," tegasnya.

Ia menambahkan, sistem pemilihan langsung sebenarnya bukan hal baru di Sumsel karena masyarakat telah terbiasa menentukan pemimpinnya sejak tingkat paling dasar, yaitu pemilihan kepala desa.

“Sejak berdirinya Provinsi Sumatera Selatan, figur kepala desa sebagai pemimpin tertua memang sudah dipilih langsung oleh rakyat, sehingga secara mental masyarakat sudah sangat siap,” ungkapnya.

Ia mengatakan sejak pilkada langsung dimulai secara serentak pada tahun 2005, teknis pelaksanaan di Sumsel tidak mengalami perubahan berarti, melainkan hanya perluasan wilayah dan jumlah mata pilih.

"Artinya sejak tahun 2005 dimulainya pilkada langsung, kalau secara teknis tidak ada yang berubah. Hanya luas wilayah dan jumlah mata pilih yang berubah. Jadi kota-kota sangat siap menghadapi keputusan-keputusan yang berlaku dalam mendukung demokrasi," kata dia. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)