MBG Disorot, Fernando Emas Desak DPR Gunakan Hak Interpelasi dan Angket

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mendesak DPR segera menggunakan hak interpelasi dan hak angket untuk mengawasi secara serius pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Fernando menilai pelaksanaan MBG sejak Januari 2025 masih menyisakan berbagai persoalan, termasuk kasus keracunan yang disebut telah menimpa lebih dari 43 ribu siswa penerima manfaat.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah kecil karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak. Ia juga menyoroti informasi mengenai korban keracunan di Berastagi yang disebut mengalami gangguan ingatan hingga 70 persen dan meminta pemerintah segera melakukan verifikasi serta penanganan serius.

"Sejak awal banyak pihak sudah mengingatkan agar pelaksanaan MBG dikaji secara matang sehingga tidak menimbulkan dampak buruk bagi penerima manfaat," ujar Fernando kepada Nusantaraterkini.co, Kamis (10/9/2026).

Selain persoalan keracunan, Fernando menyoroti dugaan penyalahgunaan keuangan negara dalam program MBG yang dikaitkan dengan mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya memberikan sanksi administratif kepada mitra atau pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pertanggungjawaban program tersebut.

"Seharusnya Presiden Prabowo bertanggung jawab secara politik atas pelaksanaan program MBG, bukan hanya menyalahkan pelaksana di lapangan," tegasnya.

Fernando juga meminta DPR tidak mandul dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, parlemen harus mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan program MBG benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan politik.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah memiliki amanat konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945.

"Jangan sampai program yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menimbulkan persoalan baru dan mengorbankan anak-anak penerima manfaat," pungkas Fernando. 

(LS/Nusantaraterkini.co)