Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Illiza Sa’aduddin Djamal mengaku sedih dan kecewa ketika mendengar kabar kalau ada larangan penggunaan hijab bagi paskibaraka wanita.
Menurut Illza, saat event olahraga saja macam Olimpiade kemarin saja para atlet yang menggunakan hijab masih tetap menggunakan. Namun kenapa cuma hanya pembawa bendera saja dipaksa harus dilepas oleh kebijakan Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP).
"Olimpiade saja (atlet) masih bisa memakai hijab, kok kenapa bawa bendera pusaka dipaksa lepas (hijab) dikecewakan oleh kebijakan BPIP," tegas legislator dapil Aceh ini, Jumat (16/8/2024).
Baca Juga : Larang Nakes Pakai Hijab, RS Medistra Bantah Sebut 30 Persen Pegawainya Berjilbab
Hijab itu Hak
Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas buka suara soal polemik Paskibraka putri 2024 yang diduga dilarang mengenakan jilbab. Yaqut menegaskan hijab merupakan hak yang harus dihormati.
Baca Juga : Legislator PKS Usulkan Komisi II DPR Panggil BPIP soal Polemik Larangan Hijab Paskibraka Perempuan
"Jadi gini, hijab itu hak," kata Yaqut.
Yaqut mengatakan penggunaan jilbab bagi Paskibraka putri seharusnya tidak menjadi masalah. Dia menyebut, sebagai sebuah hak, penggunaan hijab bagi wanita muslim harusnya dihormati.
"Orang pakai jilbab nih, ini hak. Namanya hak, ya, kita harus hormati, itu saja," kata Yaqut.
Baca Juga : Larangan Hijab Paskibraka, BPIP Dinilai Tak Paham Pancasila dan Konstitusi
Yaqut berharap persoalan penggunaan jilbab bagi Paskibraka putri bisa diakhiri dengan benar. Dia lantas meminta publik mencermati pernyataan Kepala BPIP.
"Kan Kepala BPIP sudah menjelaskan ya," kata dia.
Larangan bagi Paskibraka putri menggunakan jilbab sempat mencuat dan mendapatkan kritik keras dari publik. Kepala BPIP Yudian kemudian mengaku sudah mengizinkan anggota Paskibraka 2024 putri di tingkat nasional 2024 mengenakan jilbab. Ia sekaligus meminta maaf atas polemik yang terjadi.
Baca Juga : RUU BUMN Didorong Perkuat Profesionalisme dan Akuntabilitas, Legislator: tak Boleh Ada Intervensi Politik!
"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka putri tingkat pusat tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," kata Yudian.
(cw1/nusantaraterkini.co)
