KPK Kembali Panggil Sekjen DPR RI di Tengah Gugatan Praperadilan
KPK kembali memanggil Sekjen DPR RI Indra Iskandar terkait kasus korupsi Rumjab DPR di tengah proses gugatan praperadilan.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana rumah jabatan (Rumjab) anggota DPR RI tahun anggaran 2020 kembali bergulir di Gedung Merah Putih. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, pada Kamis (5/2/2026).
Pemanggilan ini dilakukan untuk mendalami lebih lanjut keterlibatan sang pejabat dalam proyek yang diduga merugikan negara tersebut, meskipun hingga siang ini yang bersangkutan dikabarkan
belum menampakkan diri di markas antirasuah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa status pemeriksaan Indra hari ini masih dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara. "Belum hadir. Rencana pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Budi singkat saat memberikan keterangan kepada awak media.
Menariknya, pemanggilan ini terjadi tepat setelah Indra melayangkan perlawanan hukum melalui gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada akhir Januari lalu, guna menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap dirinya.
Meski hari ini dipanggil sebagai saksi, Indra Iskandar sebenarnya telah menyandang status tersangka sejak awal tahun 2024. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, sebelumnya sempat memaparkan bahwa Indra ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran (PA).
"Untuk tersangka tujuh orang yaitu Indra Iskandar selaku PA dkk. Ini yang perkara pengadaan barang rumah dinas DPR," ungkap Setyo dalam pernyataan resminya di Gedung KPK, Maret tahun lalu, seperti dilansir RMOL.
Hingga saat ini, ketujuh tersangka tersebut memang belum menjalani penahanan badan. Lembaga antirasuah berdalih bahwa mereka masih menunggu laporan final audit perhitungan kerugian keuangan negara yang sedang digodok oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Tersangka belum ditahan, masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP," pungkas Setyo.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
KOTA MEDANOperasi Zebra Toba 2026, Polrestabes Medan Kedepankan Perubahan Perilaku
Herman Saleh Harahap·32 menit yang lalu -
EKONOMIPedagang Bingkai dan Pigura Merugi Usai Gibran Mundur
Herman Saleh Harahap·44 menit yang lalu -
-
NEWSAntisipasi Insiden di Teluk Balikpapan, Pertamina RU Gelar Simulasi Darurat Skala Besar
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
NEWSOperasi Zebra Mahakam 2026 Periksa Kelaikan Bus dan Jalur Lintas Provinsi
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALBareskrim Sita Rp28 Miliar Hasil Judi Daring, 322 Rekening Diblokir
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
SUMUTOperasi Zebra Toba 2026 Polda Sumut Dimulai, Ini 10 Sasaran Utamanya
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NEWSHUT ke-2 Kemenimipas, Imigrasi Padangsidimpuan Gelar Layanan Pasporia untuk Masyarakat
hendra·2 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
