Korban TPPO Madagaskar Harus Siapkan Biaya Pulang Sendiri

Nusantaraterkini.co, MEDAN- Sebanyak 49 WNI yang kini terlantar di Madagaskar tak bisa sepenuhnya mengandalkan negosiasi pemerintah untuk bisa pulang ke Indonesia. Para korban atau keluarga mereka di Tanah Air wajib menyiapkan biaya sendiri untuk ongkos pulang.

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Utara ikut menangani kasus ini. Sebab 13 di antaranya merupakan warga Sumatera Utara.

Ketua Tim Pelindungan BP3MI Sumut, Enceng Supiyanto, menjelaskan, beban biaya mandiri ini merupakan dampak dari status para korban yang tergolong sebagai pekerja migran ilegal atau nonprosedural. Imbasnya, mereka secara otomatis gugur dari jaminan fasilitas perlindungan dan alokasi pemulangan gratis dari pemerintah.

Rincian beban biaya yang harus ditanggung terbilang tidak sedikit. Selain wajib membeli tiket pesawat pulang ke Indonesia, keluarga juga harus mendanai penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai pengganti paspor.

Tak hanya itu, ada potensi pembengkakan biaya jika otoritas Madagaskar menerapkan sanksi denda izin tinggal (overstay).

"Banyak warga yang datang meminta bantuan pemulangan sekaligus minta ditanggung biayanya. Sementara di BP3MI sendiri tidak tersedia alokasi dana untuk itu," tegas Enceng, Rabu (30/9/2026).

BP3MI mulai menerima pengaduan sejak 8 September lalu dan berlanjut hingga 10 September. Total dari belasan orang itu terdapat empat pengaduan yang masuk.

Macam-macam pengakuan disampaikan para korban. Ada yang mengaku dijebak sama sekali tak menyangka dipekerjakan sebagai admin judol dan scam di Madagaskar. Namun, sebagian dari mereka ada juga yang berangkat atas pilihan pribadi. Keduanya sama-sama nekat menyebrang batas negara demi mengejar harapan hidup yang lebih layak.

Disebutkannya, alasan keberangkatan secara ilegal ini acap kali dipicu karena calon pekerja migran tidak sabar proses jalur resmi.

"Keberangkatan secara prosedural memang membutuhkan waktu karena harus melalui verifikasi dokumen, sesi wawancara, pelatihan keterampilan. Sebaliknya, jalur ilegal menawarkan keberangkatan cepat dengan iming-iming gaji tinggi," ungkapnya. 

(Ton/Nusantaraterkini.co)