Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Sidang Kasus Waterfront City Samosir, Ahli Uraikan Aturan PHO hingga Peran Pokja dan PPK

Sidang Waterfront City Samosir mengulas aturan PHO, masa pemeliharaan, serta kewenangan Pokja dan PPK dalam proses pengadaan proyek.

Bagikan:
Suasana didang pemeriksaan ahli kasus korupsi Waterfront City Samosir di ruang Cakra Utama, Pengadilan Negeri Medan, Rabu (30/9/2026), (foto: Novia/Nusantaraterkini.co)
Suasana didang pemeriksaan ahli kasus korupsi Waterfront City Samosir di ruang Cakra Utama, Pengadilan Negeri Medan, Rabu (30/9/2026), (foto: Novia/Nusantaraterkini.co)
A A

Nusantaraterkini.co, MEDAN — Persidangan kasus dugaan proyek Waterfront City Kabupaten kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (30/9/2026).

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Nurdiono menghadirkan saksi ahli bernama Ferry untuk memberikan keterangan terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam proyek tersebut.

Dalam persidangan, majelis hakim yang diketuai M. Yusafrihardi Girsang menggali keterangan ahli mengenai sejumlah aspek dalam pelaksanaan proyek, mulai dari proses serah terima pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO), masa pemeliharaan, kewenangan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga ketentuan kontrak dalam pengadaan pemerintah.

JPU Nurdiono turut mendalami keterangan ahli terkait tahapan pelaksanaan pekerjaan setelah dilakukan PHO. Menurut ahli Ferry, masa pemeliharaan pada prinsipnya dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Ahli menjelaskan, masa pemeliharaan bukan dimaksudkan untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi yang sejak awal belum selesai, melainkan untuk memperbaiki kerusakan yang muncul setelah pekerjaan diserahterimakan.

“Masa pemeliharaan itu baru bisa berjalan setelah seluruh pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100 persen dan berfungsi dengan baik. Jika selama masa pemeliharaan muncul kerusakan minor seperti retak rambut, itu menjadi kewajiban penyedia untuk memperbaikinya,” ujar Ferry dalam persidangan.

Namun, lanjutnya, apabila ditemukan kerusakan yang bersifat struktural atau terjadi kerusakan dalam skala besar, kondisi tersebut perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya.

Menurut Ferry, pemeriksaan diperlukan untuk menentukan apakah kerusakan tersebut berkaitan dengan persoalan pemeliharaan atau justru berasal dari kesalahan perencanaan maupun pelaksanaan pekerjaan sejak awal.

Persidangan kemudian berlanjut pada pembahasan mengenai kewenangan Pokja Pemilihan dan PPK dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ferry menerangkan, Pokja Pemilihan memiliki kewenangan dalam melakukan proses evaluasi penawaran hingga menetapkan pemenang sesuai ketentuan pengadaan. Sementara PPK memiliki kewenangan dan tanggung jawab tersendiri dalam tahapan pelaksanaan kontrak.

“PPK tidak boleh secara sepihak mengubah atau menolak hasil penetapan yang telah diputuskan oleh Pokja Pemilihan tanpa alasan yang sesuai dengan ketentuan dan dasar yang jelas,” terang Ferry.

Selain itu, ahli juga memberikan penjelasan mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam proses tender. Menurutnya, HPS merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai kewajaran harga dalam proses pengadaan.

Keterangan tersebut turut menjadi perhatian majelis hakim dalam menggali bagaimana proses pengadaan dalam proyek Waterfront City dilaksanakan.

Ahli juga menjelaskan perbedaan antara jasa konsultansi konstruksi dengan jasa konsultansi nonkonstruksi. Jasa konsultansi konstruksi berkaitan dengan kegiatan seperti perencanaan dan pengawasan teknis pekerjaan konstruksi, sedangkan konsultansi nonkonstruksi dapat mencakup pekerjaan seperti studi tertentu maupun penilaian atau appraisal.

Dalam persidangan, Ferry turut menerangkan mengenai Kontrak Payung atau framework contract. Skema tersebut pada prinsipnya digunakan untuk mengikat penyedia dalam periode tertentu dengan ketentuan harga atau satuan tertentu, sementara kebutuhan atau volume pekerjaan dapat belum diketahui secara pasti pada awal kontrak.

Di akhir keterangannya, Ferry menegaskan bahwa setiap pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterangan ahli tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menggali fakta-fakta terkait proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dalam proyek Waterfront City Samosir.

Persidangan kasus tersebut masih berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli lainnya untuk mengungkap lebih jauh dugaan penyimpangan yang terjadi dalam proyek tersebut. 

(CW2/Nusantaraterkini).

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait