Firman Soebagyo Minta Pasar Rembang Tak Dibongkar Sebelum Ada Kepastian APBN

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang tidak terburu-buru membongkar maupun merelokasi pedagang Pasar Rembang sebelum ada kepastian anggaran pembangunan dari pemerintah pusat.

Hal itu disampaikannya saat meninjau kondisi Pasar Rembang dan berdialog dengan sejumlah pedagang di sela kegiatan menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Rembang, Sabtu (26/9/2026).

Firman mengaku mendapat laporan terkait ketidakpastian pembangunan pasar, khususnya mengenai rencana relokasi pedagang.

“Pembangunan Pasar Rembang ini harus betul-betul ada kepastian, pertama anggarannya. Kalau anggarannya memang belum pasti, hendaknya jangan dibongkar dulu, jangan dipindahkan dulu,” katanya. 

Menurutnya, lokasi relokasi sementara harus dipersiapkan secara matang dan mampu menampung seluruh pedagang yang memiliki hak berjualan di pasar tersebut.

“Jangan sampai nanti tidak bisa mengakomodir seluruh pedagang yang ada di pasar lama yang punya hak. Dan kedua, juga akan ada ketidakpastian kalau anggarannya belum ada, sehingga nasib masyarakat pedagang pasar ini akan tergantung-gantung,” tegasnya.

Minta Pedagang Dilindungi

Firman juga meminta kondisi perekonomian pedagang menjadi pertimbangan dalam proses relokasi. Menurutnya, mayoritas pedagang merupakan pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan kepastian agar aktivitas perdagangan mereka tidak terganggu.

Ia meminta Bupati Rembang dan jajaran pemerintah daerah mengutamakan kepentingan serta perlindungan terhadap pedagang.

“Jujur, pemerintah itu hadir untuk memberikan perlindungan, memberikan fasilitas kepada masyarakat, kepada warganya. Jadi jangan sampai masyarakat, warga jadi korban,” ujarnya.

Pemkab Rembang sendiri tengah menyiapkan lokasi relokasi pedagang di kawasan Pasar Kambing. Penyiapan tersebut menjadi bagian dari tahapan menuju pembangunan Pasar Rembang yang direncanakan mendapat dukungan anggaran APBN pada 2027.

Namun, Firman kembali menekankan agar pembongkaran pasar ditunda sampai kepastian anggaran pembangunan benar-benar jelas. Ia khawatir relokasi yang tidak disiapkan dengan baik justru memunculkan persoalan baru, termasuk terkait kapasitas tempat sementara dan hak pedagang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Dindagkop UKM) Rembang, M. Mahfudz, mengatakan penyiapan lokasi relokasi dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Selain los, sejumlah fasilitas pendukung seperti drainase, MCK, jaringan listrik dan penerangan juga masih perlu dilengkapi. Pemerintah daerah diperkirakan masih membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp500 juta untuk memenuhi standar minimal kelayakan lokasi relokasi.

“Di dalam penyiapan tempat relokasi, kami melanjutkan penyiapan los relokasi yang sudah dialokasikan sebelumnya. Tempat ini kami siapkan dengan mengakomodasi apa yang menjadi permintaan para pedagang agar lokasi relokasi nantinya bisa dimaksimalkan menjadi tempat yang layak,” kata Mahfudz.

Saat ini baru sekitar tiga los yang tersedia. Sementara masih dibutuhkan tambahan sekitar lima los agar seluruh pedagang yang akan direlokasi dapat tertampung.

Mahfudz menegaskan pemindahan pedagang belum akan dilakukan sebelum ada kepastian alokasi anggaran pembangunan Pasar Rembang dari pemerintah pusat.

“Kegiatan pemindahan akan kita laksanakan manakala sudah mendapatkan sinyal positif atau kepastian anggaran APBN. Itu sudah sejak awal disampaikan dan juga telah menjadi kesepakatan antara Pak Bupati, pedagang, dan dinas,” tegasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)