DPD Dorong Penguatan Konektivitas Transportasi di Papua

Nusantaraterkini.co, JAYAPURA — Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong penguatan konektivitas transportasi di Papua melalui pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dan menyeluruh.

Dorongan tersebut mengemuka dalam forum koordinasi yang digelar bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura dan sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Bupati Jayapura, Papua.

Forum tersebut dipimpin Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu, didampingi Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdul Waris Halid, Anggota Komite II DPD RI dari Papua Henock Puraro, serta sejumlah anggota Komite II DPD RI lainnya.

Anggota Komite II DPD RI Henock Puraro mengatakan Kabupaten Jayapura memiliki posisi strategis sebagai salah satu simpul transportasi di Papua.

“Kami memilih Kabupaten Jayapura karena kabupaten ini menjadi hub transportasi yang terintegrasi di Provinsi Papua. Pembahasan pada pertemuan ini berfokus pada sistem transportasi yang terintegrasi,” kata Henock, Rabu (30/9/2026).

Wakil Bupati Jayapura Haris Richard Yocku menegaskan bahwa transportasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan Papua.

Menurutnya, posisi Kabupaten Jayapura sangat strategis karena menjadi salah satu simpul pergerakan orang dan barang di Papua. Karena itu, penguatan konektivitas transportasi dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus memperlancar distribusi kebutuhan masyarakat.

Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu mengatakan Komite II DPD RI saat ini tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konektivitas.

RUU tersebut diarahkan untuk mendukung terciptanya sistem transportasi nasional yang lebih terintegrasi, termasuk mengatur sarana dan prasarana transportasi serta konektivitas antardaerah.

“RUU Konektivitas ini akan membahas sarana dan prasarana transportasi serta konektivitas antardaerah. Nanti akan diatur agar tidak ada monopoli harga tiket pesawat pada jalur penerbangan tertentu,” ujar Badikenita.

Ia menambahkan, fungsi transportasi tidak hanya sebatas memindahkan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain. Transportasi juga memiliki peran penting dalam distribusi barang, pemenuhan kebutuhan pokok, serta kelancaran logistik masyarakat.

Dari sisi pemerintah, Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa transportasi merupakan salah satu penggerak pembangunan daerah karena menyediakan konektivitas bagi berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari industri, perdagangan, pertanian hingga pariwisata.

Kementerian Perhubungan juga memaparkan tiga strategi utama dalam meningkatkan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pertama, memperkuat konektivitas antarpulau secara nasional dan global. Kedua, meningkatkan efisiensi konektivitas multimoda antara simpul transportasi dan wilayah hinterland. Ketiga, mengembangkan angkutan massal perkotaan yang berkelanjutan.

Sementara dari aspek infrastruktur jalan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua-Papua Pegunungan, Deni, menyampaikan sejumlah koridor prioritas yang tengah ditangani pemerintah.

Salah satunya adalah Trans Papua Segmen VII Jayapura–Memberamo–Elelim–Wamena serta sejumlah ruas jalan di Kabupaten Jayapura.

Menurut Deni, pembangunan sebagian ruas Trans Papua Segmen VII juga menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun, masih terdapat sekitar 20 jembatan semipermanen pada segmen tersebut.

Dari sektor transportasi udara, perwakilan InJourney Airports menyampaikan bahwa Bandara Sentani merupakan salah satu simpul utama penerbangan di Papua.

Bandara tersebut juga melayani penerbangan perintis ke 18 wilayah kabupaten. Untuk mendorong pembukaan rute baru dan peningkatan frekuensi penerbangan, pengelola bandara memberikan berbagai insentif kepada maskapai.

Sementara itu, PT Pelindo menyampaikan sejumlah tantangan dalam pengembangan konektivitas pelabuhan di Jayapura.

Tantangan tersebut antara lain pembangunan ekosistem transportasi laut yang terintegrasi, pengembangan pelabuhan dan dermaga, serta kebutuhan pendanaan dan investasi.

PT Pelni juga menjelaskan bahwa jaringan angkutan kapal Pelni telah menghubungkan Papua dengan sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar hingga Jayapura.

Saat ini terdapat delapan kapal penumpang dengan trayek reguler yang singgah di wilayah Papua.

Dari aspek pertanahan, perwakilan Kementerian ATR/BPN Papua menyampaikan bahwa hingga 2026 lahan Bandara Sentani yang telah disertifikatkan mencapai 144 hektare.

Sementara untuk Pelabuhan Depapre, lahan yang telah disertifikatkan mencapai 14,5 hektare.

Perwakilan TNI dalam forum tersebut juga menekankan pentingnya konektivitas darat untuk membuka akses menuju wilayah pedalaman Papua.

Keterbatasan akses transportasi dinilai turut memengaruhi distribusi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus pelaksanaan tugas pengamanan di wilayah pedalaman.

Berbagai masukan tersebut dinilai menunjukkan masih perlunya penguatan regulasi dan sinergi antarsektor dalam penyelenggaraan transportasi nasional, khususnya di Papua.

Komite II DPD RI akan menjadikan hasil kunjungan kerja tersebut sebagai bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

Selain itu, hasil kunjungan juga akan menjadi masukan dalam penyusunan RUU inisiatif DPD RI tentang Konektivitas.

Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya DPD RI mendorong terwujudnya konektivitas transportasi yang terintegrasi dan menyeluruh di seluruh Indonesia, khususnya wilayah timur.

Penguatan konektivitas diharapkan dapat membuka akses antardaerah, memperlancar mobilitas orang dan barang, serta mendukung pemerataan pembangunan di Papua dan berbagai wilayah Indonesia lainnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)