Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyinggung masa depan posisi partainya. Akankah mereka menjadi pihak oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah baru?
Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut saat ini internal masih belum ada pembahasan terkait posisi partai ini. Ia menyebut pihaknya tengah fokus menghitung perolehan suara Pemilu 2024.
"Sampai sekarang DPP PKB belum berpikir bagaimana langkah-langkah terkait koalisi atau apapun. Saya sendiri yang dipercaya sebagai direktur legislatif ini masih fokus tabulasi untuk perolehan legislatif," ujarnya kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu, (18/2/2024), dilansir dari CNN Indonesia.
Baca Juga : DPR Desak Pemerintah Investigasi Independen Kematian Alfarisi di Rutan Medaeng
Berdasarkan penghitungan cepat, sejauh ini, hasil pemilihan presiden oleh sejumlah lembaga survei dan real count KPU dipegang oleh pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang unggul di atas 55 persen. Capaian itu melebihi suara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung oleh PKB.
Cucun mengatakan proses rekapitulasi suara Pilpres masih terus berjalan oleh KPU. Ia menilai masih terlalu dini untuk membahas posisi PKB dalam pemerintahan yang akan datang.
Diketahui posisi PKB selama ini selalu berada di koalisi pemerintahan. Cucun sendiri tak mau berbicara lebih jauh terkait hal itu. Ia mengaku keputusan tersebut tidak ditentukan secara perorangan melainkan melalui rapat resmi pengurus PKB.
Baca Juga : PKB ke Ketum Bahlil Lahadalia soal Koalisi Permanen: Baiknya Fokus Bencana Sumatera Dulu
"Kita lihat dulu hasil Pemilu 2024 ini. Kalau terkait rekam jejak bagaimana selama ini ada di pemerintahan, itu akan ditentukan bukan oleh sendiri sendiri tapi melalui rapat yang resmi struktur di PKB," jelasnya.
Selain itu, Cucun menyebut sampai saat ini PKB juga belum ada upaya komunikasi secara intensif dengan pihak Prabowo-Gibran terkait ajakan bergabung dalam koalisi.
"Tidak berbicara masalah PKB ada kesiapan atau melakukan suatu sikap koalisi atau oposisi belum ada sampai sekarang," ujarnya.
Baca Juga : ICW Kritik Wacana Pilkada via DPRD: Bandingkan Anggaran Rp37 Triliun dengan Makan Gratis Rp71 Triliun
Meski begitu, ia mengapresiasi rencana Gibran yang ingin bertemu. Ia menilai upaya membangun komunikasi politik antar pelbagai pihak merupakan hal yang wajar dan sah untuk dilakukan. Lantaran, hal itu sudah sering dilakukan oleh elit politik untuk membangun Indonesia.
"Kalau misalkan ada keinginan-keinginan itu (sowan), ya kami apresiasi dan itu sebagai suatu wujud bagaimana membangun negara ini," pungkasnya.
(Ann/Nusantaraterkini.co)
Baca Juga : Bolehkah Yudikatif Berperan Legislatif?
Sumber: CNNIndonesia.com
