ICW Kritik Wacana Pilkada via DPRD: Bandingkan Anggaran Rp37 Triliun dengan Makan Gratis Rp71 Triliun

Nusantaraterkini.co, ​JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) melontarkan kritik keras terhadap wacana pengembalian mekanisme Pilkada ke tangan DPRD dengan dalih efisiensi anggaran. ICW menilai alasan tersebut tidak konsisten, mengingat pemerintah justru menggelontorkan dana jauh lebih besar mencapai Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih memiliki masalah tata kelola, namun tidak dianggap sebagai pemborosan.

“Dilihat dari sisi manapun, wacana ini tidak beralasan dan justru mengandung logika yang mengkhawatirkan,” ujar Staf Divisi Advokasi ICW, Seira Tamara, di Jakarta, Kamis (1/1/2026).

Baca Juga : Rektor Universitas Paramadina Usulkan Pilkada Jalan Tengah: Solusi Atasi Politik Uang dan Ketergantungan pada Cukong 

Ia menjelaskan, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan Pilkada 2024 yang diperkirakan mencapai Rp 37 triliun, masih lebih kecil dibandingkan biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang menelan anggaran sekitar Rp 71,3 triliun.

Ia mempertanyakan konsistensi logika pemerintah apabila besarnya anggaran dijadikan tolok ukur perubahan sistem pemilihan.

“Bila besarnya anggaran adalah tolak ukur, apakah Pemilihan Presiden dan Legislatif yang juga diselenggarakan secara langsung juga harus diubah mekanismenya?” ujar Seira.

Di sisi lain, Seira menyoroti anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025 yang mencapai Rp 71 triliun, jauh lebih besar dibandingkan anggaran Pilkada 2024. Menurutnya, program tersebut justru tidak dipandang sebagai pemborosan, meski dinilai sarat persoalan tata kelola.

“Program yang sarat akan masalah tata kelola itu bahkan tidak dipandang pemerintah sebagai pemborosan dan justru dinaikkan anggarannya hingga lima kali lipat untuk tahun berikutnya,” tuturnya.

Baca Juga : Pilkada Diusulkan Dipilih DPRD, Pakar: Demokrasi Tak Boleh Dikompromikan karena Alasan Finansial 

Seira menilai perbandingan tersebut menunjukkan bahwa besarnya anggaran bukanlah persoalan utama yang sebenarnya diangkat dalam wacana penghapusan Pilkada langsung.

“Dengan logika yang sama, maka ada banyak program prioritas pemerintah dengan anggaran jumbo yang seharusnya juga dihentikan,” tandasnya.

 (Cw1/Nusantaraterkini.co)