Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah melantik menteri atau kepala badan dan para wakilnya.
Menteri dan kepala badan berjumlah 53 orang.
Baca Juga : Buntut Kasus Gus Miftah, Komunikasi Publik Jajaran Kabinet Prabowo Perlu Dievaluasi
Sedangkan jumlah wakil sebanyak 56 orang. Jadi, total ada 109 orang yang masuk Kabinet Merah Putih.
Baca Juga : Sejumlah Calon Menteri Datangi Kediaman Prabowo di Kertanegara
"Jumlah kabinet Prabowo jauh lebih gemuk dibanding Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi yang terdiri dari 34 menteri dan 8 pejabat setingkat menteri. Maka, kabinet Prabowo bukan lagi kabinet gemoy, tapi sudah obesitas," kata Analis Komunikasi Politik Khafidlul Ulum menanggapi soal kabinet Merah Putih bentukan Prabowo Subianto kepada Nusantaraterkini.co, Selasa (22/10/2024).
Ulum menuturkan, ada sejumlah catatan untuk kabinet obesitas Prabowo. Pertama, pembentukan kabinet itu sangat nampak nuansa politik dagang sapi, politik kepentingan bagi-bagi kekuasaan.
Baca Juga : Cuaca Ekstrem Global Kian Menggila, DPR Soroti Lemahnya Pengelolaan SDA dan Mitigasi Bencana
Prabowo ingin membagi kue kekuasaan secara merata.
Baca Juga : DPR Ingatkan Tata Ruang dan Infrastruktur jadi Kunci Kurangi Banjir
"Semua partai politik dan pendukungnya mendapatkan jatah menteri, kepala badan atau wakil menteri. Mereka semua tersenyum bahagia ketika dilantik sebagai pejabat di Istana Negara pada Senin (21/10/2024) kemarin," ujarnya.
Kedua, pembentukan atau pemecahan kementerian terkesan dipaksakan. Banyak kementerian yang seharusnya tidak dipecah, tapi malah dipecah-pecah.
Baca Juga : Beredar Isu Tanggul Laut Jakarta Jebol dan Makan Korban, Terbukti Hoaks!
Misalnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dipecah menjadi dua, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi.
Baca Juga : Bandara SMB II Kembali Layani Penerbangan Internasional Rute Singapura
"Muncul pertanyaan, untuk apa ada Kementerian Transmigrasi? Apakah sekarang masih ada program transmigrasi? Atau apakah setelah ini ada program transmigrasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN)? Bukannya masyarakat yang memiliki tanah di wilayah IKN terkena "usir"?," tutur bekas wartawan ini.
Yang cukup mengagetkan menurut Ulum adalah Kementerian Hukum dan HAM yang dipecah menjadi empat. Yaitu, Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, kemudian Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Sebenarnya tidak perlu dipecah begitu banyak," terangnya.
Belum lagi begitu banyak jabatan wakil menteri. Bahkan, lanjut Ulum, ada menteri yang memiliki tiga wakil menteri.
"Lalu apa yang akan dilakukan para direktur jenderal (dirjen) setelah ini? Apakah pekerjaan mereka akan diambil-alih para wakil menteri?," tanya Ulum heran.
Ketiga , kabinet obesitas Prabowo jelas akan menyedot anggaran sangat besar. Beban APBN akan sangat berat membiayai kebutuhan menteri dan wakil menteri yang begitu besar.
"Menteri Keuangan harus siap-siap dibuat pusing memikirnya. Belum lagi memikirkan utang negara yang semakin melangit," kata Ulum mengingatkan.
Keempat, Ulum menyatakn dengan besarnya jumlah kabinet, apakah pemerintahan Prabowo bisa bekerja dengan cepat atau malah bekerja dengan merangkak karena terlalu kegemukan?
"Tentu kita akan tunggu bagaimana para pejabat itu bekerja. Yang pasti mereka adalah pelayan rakyat, bukan rakyat yang menjadi pelayan meraka. Waktu 100 hari bisa menjadi momen untuk evaluasi kabinet obesitas Prabowo," tandas Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia ini.
(cw1/nusantaraterkini.co)
