Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Ketua MPR Optimistis Perekonomian Nasional Meningkat Usai Pemilu 2024
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) optimistis situasi perekonomian nasional akan meningkat seiring kepercayaan investor yang berbanding lurus keamanan dan kondusifitas nasional usai Pemilihan Umum 2024.
Baca Juga : Bamsoet: Transfer Data Pribadi Lintas Negara Sah, Asal Sesuai Undang-undang dan Prinsip Perlindungan Ketat
Terlebih angka ekonomi makro Indonesia masih menunjukkan hasil yang baik. Ekonomi Indonesia masih bisa mencapai 5,05 persen pada 2023, dengan tingkat inflasi sebesar 2,61 secara year on year (YoY).
Baca Juga : Posisi MK Diingatkan sebagai Negative Legislator
"Para elite politik dan pendukungnya jangan sampai melakukan tindakan yang membuat situasi menjadi tidak stabil, sehingga dapat menyebabkan ketidakpercayaan para investor apalagi sampai membuat investor lari. Stabilitas politik merupakan modal utama bagi pembangunan ekonomi nasional sekaligus modal utama stabilnya industri jasa keuangan," ujarnya usai menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa keuangan 2024, di Jakarta, Senin (20/2/2024).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pemerintahan pengganti Presiden Joko Widodo telah memiliki pondasi kuat dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Antara lain dengan positifnya kinerja industri jasa keuangan yang membaik. Salah satunya ditunjukan dengan kredit perbankan yang bisa tumbuh double digit dan ekonomi Indonesia juga tumbuh masih sangat baik yaitu 5,05 persen.
Baca Juga : IHSG Ambruk, Bamsoet Sindir Bursa: Reformasi Setengah Hati Tak Cukup, Prabowo Diminta Bongkar Akar Masalah
"Selain itu cadangan devisa mencapai USD 145 juta, serta neraca dagang surplus Rp 570 triliun. Dengan modal ini, Indonesia dibawah kepemimpinan Pak Prabowo yang telah memenangkan Pemilu presiden berdasarkan quick count berbagai lembaga survei, nantinya bisa langsung tancap gas," jelasnya.
Baca Juga : Pilkada Lewat DPRD Dinilai Lebih Efisien dan Minim Korupsi
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, pemerintahan yang akan datang masih memiliki pekerjaan besar, yakni mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi megara maju.
Untuk dapat dikategorikan sebagai negara maju, pendapatan perkapita yang harus dicapai oleh suatu negara adalah minimal sebesar 11.906 dolar AS per tahun. Tingginya pendapatan per kapita ini juga dibarengi dengan angka kemiskinan yang relatif rendah.
Baca Juga : ICW Kritik Wacana Pilkada via DPRD: Bandingkan Anggaran Rp37 Triliun dengan Makan Gratis Rp71 Triliun
"Di negara maju, setiap warga negara yang berusia produktif memperoleh jaminan mendapatkan pekerjaan. Beberapa contoh negara maju dengan tingkat pengangguran terendah di antaranya Singapura dan Swiss dengan tingkat pengangguran 2 persen, serta Jepang dan Korea Selatan dengan tingkat pengangguran 2,5 persen," sebutnya.
Baca Juga : Bolehkah Yudikatif Berperan Legislatif?
"Sementara di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka (TPT) saat ini mencapai 5,32 persen per Agustus 2023. Butuh kerja keras untuk menurunkannya seperti di berbagai megara maju," pungkasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
