Jejen Musfah Kritik Prioritas MBG: Pendidikan Butuh Guru Sejahtera, Bukan Sekadar Makan Gratis

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah, mengkritik pernyataan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, yang menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) layak dipertahankan dibandingkan anggaran pendidikan.

Menurut Jejen, persoalan utama pendidikan di Indonesia bukan semata-mata pemenuhan kebutuhan makan siang bagi siswa, melainkan masih kurangnya jumlah guru dan belum optimalnya kesejahteraan tenaga pendidik.

“Masalah utama pendidikan kita bukan anak-anak tidak bisa makan siang, tetapi kekurangan guru dan kesejahteraan guru,” ujar Jejen kepada Nusantaraterkini.co, Kamis (22/10/2026).

Ia menilai, pelaksanaan program MBG juga perlu dievaluasi dari sisi kualitas makanan dan aspek keamanan. Pasalnya, munculnya kasus keracunan yang melibatkan siswa menjadi persoalan serius yang tidak boleh diabaikan.

Jejen turut mempertanyakan kualitas menu makanan yang disediakan dengan anggaran sekitar Rp7.000 hingga Rp8.000 per porsi. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa besaran anggaran tersebut mampu menghasilkan makanan bergizi dengan kualitas yang layak.

“MBG ini yang dikejar kuantitas, bukan kualitas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jejen menekankan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan semestinya diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, termasuk perekrutan guru dan tenaga kependidikan berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sesuai kebutuhan di lapangan.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap guru honorer yang selama ini masih menjadi bagian dari persoalan ketenagaan di sektor pendidikan.

Jejen juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sistem status kepegawaian guru di luar PNS, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia menilai, kebijakan terkait status dan kesejahteraan guru perlu dikaji secara mendasar agar pemerintah tidak hanya berfokus pada program bantuan, tetapi juga memperkuat fondasi utama penyelenggaraan pendidikan.

Bagi Jejen, peningkatan kualitas pendidikan nasional membutuhkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan nyata sekolah, mulai dari kecukupan jumlah guru, kepastian status kepegawaian, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.

Dengan demikian, perdebatan mengenai prioritas anggaran pendidikan dan program MBG seharusnya tidak berhenti pada pilihan antara pemenuhan gizi siswa dan pembiayaan pendidikan. Pemerintah perlu memastikan kedua aspek tersebut berjalan dengan mempertimbangkan efektivitas anggaran, kualitas layanan, dan kebutuhan mendasar dunia pendidikan. 

(LS/Nusantaraterkini.co)