Lalu Niqman Zakir Dorong Transformasi DPD RI, Usung Gagasan Parlemen Teritorial Digital

Nusantaraterkini.co, DEPOK — Deputi Bidang Administrasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. Lalu Niqman Zakir, menilai transformasi kelembagaan menjadi langkah penting untuk memperkuat peran DPD RI sebagai representasi daerah dalam sistem demokrasi Indonesia.

Gagasan tersebut disampaikan Lalu Niqman dalam acara bedah buku Transformasi Kamar Kedua Parlemen Indonesia: Menuju Parlemen Teritorial Digital, yang digelar di Auditorium Fakultas Administrasi UI, Depok, Kamis (22/10/2026).

Lalu Niqman menjelaskan, buku tersebut lahir dari kegelisahan intelektual sekaligus pengalaman panjangnya di lingkungan birokrasi dan kelembagaan parlemen, khususnya DPD RI.

Menurutnya, setelah lebih dari dua dekade berdiri, DPD RI perlu mengevaluasi desain kelembagaan, mekanisme kerja, serta kapasitas organisasinya dalam menjawab kompleksitas persoalan daerah dan dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Bagaimana kita membangun kamar kedua parlemen yang tidak hanya hadir sebagai institusi konstitusional, tetapi benar-benar mampu menjadi kekuatan representasi teritorial yang efektif dalam sistem demokrasi Indonesia?” ujar Lalu Niqman dalam pengantarnya.

Ia mengatakan, perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan pengelolaan data membuka peluang baru bagi parlemen untuk meningkatkan kualitas kerja kelembagaan. 

Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat, menganalisis persoalan daerah, serta memperkuat kontribusi parlemen dalam proses penyusunan kebijakan publik.

Melalui buku tersebut, Lalu Niqman menawarkan konsep Parlemen Teritorial Digital, yakni model transformasi kelembagaan yang mengintegrasikan representasi wilayah, penguatan kapasitas organisasi, dan pemanfaatan teknologi digital.

Model ini diharapkan dapat mendorong parlemen menjadi institusi yang lebih responsif, adaptif, berbasis pengetahuan, serta berorientasi pada kepentingan daerah.

Ia menegaskan, transformasi parlemen tidak boleh dimaknai sebatas digitalisasi prosedur atau modernisasi perangkat teknologi. Lebih dari itu, transformasi harus mencakup perubahan mendasar terhadap paradigma, struktur, budaya, dan cara kerja kelembagaan.

“Transformasi yang dimaksud adalah perubahan mendasar terhadap paradigma, struktur, budaya, dan cara kerja kelembagaan parlemen,” katanya.

Lalu Niqman juga menekankan bahwa buku tersebut bukan ditujukan sebagai kritik terhadap individu maupun kepemimpinan tertentu. Sebaliknya, buku itu merupakan kontribusi pemikiran akademik untuk membuka ruang dialog mengenai masa depan sistem bikameral di Indonesia.

Ia menyadari gagasan yang disampaikan masih terbuka untuk diperdebatkan, dikritisi, dan disempurnakan. Karena itu, forum bedah buku dinilai penting untuk memperluas diskusi mengenai arah penguatan parlemen dan representasi daerah.

Menurut Lalu Niqman, masa depan DPD RI tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan yang diberikan konstitusi, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan dalam mengolah aspirasi daerah menjadi pengetahuan, pengaruh, dan kebijakan nasional.

Ia berharap, buku Transformasi Kamar Kedua Parlemen Indonesia: Menuju Parlemen Teritorial Digital dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penguatan demokrasi, peningkatan kualitas representasi daerah, dan pembangunan kelembagaan parlemen yang relevan dengan tantangan masa depan.

“Harapan saya, diskusi hari ini tidak berhenti pada pembahasan sebuah buku, tetapi menjadi awal dari percakapan intelektual yang lebih luas mengenai arah transformasi parlemen Indonesia,” pungkasnya.

Acara bedah buku tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Ketua Komite I DPD RI Dr. dr. Andi Sofyan Hasdam, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Prof. Irfan Ridwan Maksum, serta Presiden Institut Otonomi Daerah Prof. Djohermansyah Djohan. Diskusi dipandu oleh Dr. Brigita Manohara. 

(LS/Nusantaraterkini.co)