Filep Wamafma Soroti DTSEN KIP Kuliah 2026: Jangan Sampai Mahasiswa Putus Kuliah

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2026, khususnya terkait akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kecukupan kuota penerima.

Filep menilai ketidaksesuaian data DTSEN dengan kondisi ekonomi riil masyarakat dapat membuat mahasiswa yang seharusnya menerima bantuan kehilangan haknya. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi mengganggu keberlanjutan studi hingga menyebabkan putus kuliah.

“Jika DTSEN tidak cukup mewakili kondisi ekonomi yang sebenarnya, maka kandidat ataupun mahasiswa yang seharusnya mendapatkan KIP Kuliah bisa kehilangan haknya. Ketika bantuan terhenti, risikonya bukan hanya tidak menerima beasiswa, tetapi bisa meningkat menjadi putus kuliah,” kata Filep, Jumat (2/10/2026).

Ia menyoroti data SNBT 2026. Dari 86.118 pendaftar KIP Kuliah yang lulus SNBT, hanya 39.662 dinyatakan layak, sedangkan 46.456 lainnya belum memenuhi kriteria. Sebanyak 2.656 mahasiswa di antaranya belum memiliki desil kesejahteraan DTSEN sehingga harus diverifikasi dan divalidasi perguruan tinggi.

“Angka 2.656 itu menunjukkan persoalannya bukan selalu mahasiswa tidak mampu atau mampu, tetapi bisa juga karena data kesejahteraannya belum tersedia atau belum mencerminkan kondisi aktual,” ujarnya.

Filep juga meminta distribusi kuota KIP Kuliah mempertimbangkan karakteristik daerah, terutama wilayah 3T seperti Papua yang memiliki biaya transportasi dan hidup lebih tinggi.

Menurutnya, pemerintah perlu membuka data kebutuhan dan kuota KIP Kuliah hingga tingkat provinsi agar kesenjangan dapat diketahui.

Filep mendorong tiga langkah, yakni mempercepat pemutakhiran DTSEN, menyediakan verifikasi faktual di daerah untuk kasus tertentu, serta membuka data rasio kebutuhan dan kuota per provinsi.

“KIP Kuliah harus memastikan anak miskin bisa masuk kuliah, berlanjut studinya hingga lulus. Jangan sampai persoalan DTSEN, keterbatasan kuota, dan kesenjangan kebutuhan daerah justru menjadi pintu masuk baru meningkatnya kasus putus kuliah,” tandas Filep. 

(LS/Nusantaraterkini.co)