Nusantaraterkini.co, MEDAN - Sumatera Utara (Sumut) menjadi Provinsi dengan inflasi tertinggi se-Indonesia. Untuk mengatasi ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut hanya mengandalkan gerakan pasar murah yang digelar di 524 titik di Kabupaten/Kota.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Hutagalung mengatakan, gerakan pangan murah ini diharapkan mampu menurunkan harga bahan pokok yang menjadi penyumbang utama inflasi.
“Gerakan pangan dan pasar murah sampai hari ini masih berlangsung dimulai sejak bulan Agustus. Selain gerakan itu, kita juga sudah menyiapkan startegi jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam mengantisipasi laju pertumbuhan inflasi di Sumut,” ujarnya, usai temu pers di Aula Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (7/10/2025).
Baca Juga : 11 Langkah Cepat Bobby Nasution Tekan Inflasi di Sumut yang jadi Tertinggi Nasional
Berdasarkan data, tingkat inflasi Sumut (yoy) pada September 2025 mencapai 5,32%, naik dari 4,42% pada Agustus 2025. Angka tersebut tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional, jauh di atas inflasi nasional sebesar 2,65%.
Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi antara lain cabai merah, emas perhiasan, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai hijau, beras, dan daging ayam.
Pemprov Sumut juga meningkatkan pengawasan rantai distribusi dan menjaga pasokan, terutama untuk komoditas cabai merah.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Sumut, Fitra Kurnia menjelaskan, jalur distribusi komoditas dari petani hingga ke konsumen masih cukup panjang, sehingga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga di pasaran.
Baca Juga : Bangun 10 Solar Dryer Dome di Batubara dan Karo, Pemprov Komit Stabilkan Harga Komoditas Pangan
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto mengatakan kolaborasi Pemprov Sumut, Pemkab/Pemko, serta TNI dan Polri dalam upaya melaksanakan gerakan pangan dan pasar murah terus dilakukan.
Bulog, katanya, mempunyai dua program utama guna menstabilkan harga pangan di pasar. Pertama adalah memberikan bantuan pangan. Jumlah penerima bantuan pangan ini mengalami kenaikan, dari 832.772 keluarga penerima bantuan menjadi 844.696 keluarga penerima bantuan.
"Bantuan pangan ini akan dilaksanakan di seluruh 33 kabupaten/kota. Pasokan beras Bulog sudah siap dan berada di 18 titik gudang Bulog," katanya.
Baca Juga : BPS Sebut Program MBG Salah Satu Penyebab Inflasi di Sumut
Program kedua adalah penyaluran beras SPHP. Penyaluran beras SPHP pada tahun ini mencapai 89.861 ton. Saat ini, yang sudah tersalur 30,4% atau 27.500 ton.
Menurutnya gerakan pangan dan pasar murah ini merupakan salah satu wadah penyaluran bantuan kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota yang di dalamnya turut andil Dinas Perindustrian dan Perdangan ESDM, Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, serta TNI/Polri.
(Cw3/nusantaraterkini.co)
