Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, melayangkan kritik tajam terhadap rencana PT Agrinas Pangan Nusantara yang ingin mengimpor 105.000 mobil niaga dari India. Said menilai langkah tersebut mencerminkan ketidakpahaman terhadap visi Presiden Prabowo dalam memperkuat industri manufaktur domestik dan membangkitkan ekonomi pedesaan.
Baca Juga : Maraknya Beras Oplosan Dipasaran, KRKP: Indikator Pengawasan dan Penegakan Hukum Masih Lemah
Opsi 2: Gaya Analitis (F
Perkuat Industri Dalam Negeri, Ketua Banggar Minta Rencana Impor 105.000 Mobil Niaga oleh PT Agrinas Dibatalkan
Baca Juga : PDIP Anggap Wajar Presiden Jokowi Jadikan Dua Orang Dekat Prabowo sebagai Wakil Menteri
Menurut Said, program-program Presiden seperti MBG dan KDPM seharusnya mendorong permintaan pangan dari desa dan meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga sirkulasi ekonomi di pedesaan tumbuh dan impor pangan bisa ditekan.
“Arsitektur ekonomi ini harus dipahami utuh oleh seluruh jajaran BUMN. Rencana impor 105.000 mobil niaga justru menunjukkan ketidakpahaman terhadap cara berpikir presiden,” tegasnya, Rabu (25/2/2026).
Baca Juga : Luhut Ingatkan KPK Jangan Bangga Banyak OTT: Itu Bukan Tolak Ukur Baik Tidaknya Ekonomi RI
Said menekankan, pertumbuhan industri manufaktur sejak 2011 selalu berada di bawah pertumbuhan PDB, padahal sektor ini seharusnya menjadi andalan untuk mengembangkan hilirisasi sumber daya alam dan menyerap tenaga kerja, termasuk para sarjana yang saat ini mencapai lebih dari satu juta orang menganggur.
Baca Juga : Rencana Impor 105 Ribu Pikap India Khianati Semangat Hilirisasi
Lebih lanjut, Said menyoroti dampak ekonomi negatif dari rencana impor tersebut. Berdasarkan perhitungan Celios yang dimuat di berbagai media, potensi kerugian akibat impor ini antara lain: menggerus PDB hingga Rp 39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat Rp 39 triliun, memangkas surplus industri otomotif Rp 21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja seluruh rantai pasok industri otomotif Rp 17,39 triliun, dan menekan penerimaan pajak bersih Rp 240 miliar.
“Apakah PT Agrinas tidak berkomunikasi dengan pabrikan dalam negeri, misalnya melalui Gaikindo? Jumlah pengadaan hampir setara produksi mobil niaga nasional sepanjang 2025. Jika dilakukan di dalam negeri, industri otomotif bisa tumbuh lebih ekspansif, menyerap tenaga kerja baru, dan memberi efek berantai positif bagi ekonomi nasional,” ujar Said.
Selain itu, Said menyoroti efisiensi pengadaan mobil melalui APBN. Harga beli dari India mungkin lebih murah, tetapi apakah sudah diperhitungkan biaya aftersales, suku cadang, ketersediaan bengkel, dan jangkauannya? Bisa jadi biaya total justru lebih tinggi daripada membeli produk dalam negeri.
“Efisiensi hanyalah satu aspek. Aspek strategis yang lebih penting adalah apakah langkah ini memperkuat rantai pasok dalam negeri atau tidak. Dengan memilih jalan impor, PT Agrinas memunggungi jalan dan mengabaikan industri nasional. Ini jelas merugikan rakyat dan tidak memberi nilai tambah ekonomi,” jelas Said Abdullah.
Said menuntut agar rencana impor 105.000 mobil niaga oleh PT Agrinas dibatalkan.
“Lebih bijak langkah ini tidak dipikir ulang lagi, tapi dibatalkan demi kepentingan industri dan ekonomi dalam negeri,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
