Anis Byarwati: Jangan Ganggu Momen Keagamaan dengan Kenaikan Harga
Anis Byarwati minta pemerintah kendalikan harga kebutuhan pokok jelang Ramadan dan Idul Fitri agar stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap t
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR ,Anis Byarwati, menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan harga kebutuhan pokok saat Ramadan dan Idul Fitri. Ia menegaskan, momentum keagamaan tidak boleh diwarnai kegelisahan akibat lonjakan harga dan melemahnya daya beli masyarakat.
Anis menyampaikan rasa syukur atas datangnya bulan suci Ramadan. Namun di balik nuansa religius tersebut, ia mengingatkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan rakyat dapat menjalankan ibadah tanpa terbebani tekanan ekonomi.
“Menjelang Ramadan biasanya perputaran uang tinggi dan kebutuhan masyarakat meningkat. Pemerintah harus mampu memastikan harga-harga tetap terkendali agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya,” ujar Anis, Jumat (20/2/2026).
Sebagai legislator di komisi yang membidangi keuangan dan perekonomian nasional, Anis menilai pengendalian inflasi pangan menjadi ujian serius bagi efektivitas kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi. Ia menekankan bahwa stabilitas harga bukan sekadar isu teknis, melainkan persoalan politik keberpihakan kepada rakyat.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan subsidi, distribusi pangan, serta pengawasan pasar berjalan optimal. Tanpa langkah konkret dan koordinasi lintas kementerian yang kuat, lonjakan harga jelang Ramadan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan publik.
Komisi XI DPR RI, lanjut Anis, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.
Ia menegaskan, DPR memiliki tanggung jawab politik untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar melindungi daya beli masyarakat, terutama pada momentum penting seperti Ramadan dan Idul Fitri.
“Kita berharap ekonomi tetap sehat dan kebijakan pemerintah semakin efektif, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi,” tutupnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALGugatan Harta Warisan 15 Hektare di PN Tebing Tinggi Berlanjut, Penggugat dan Tergugat Beda Pengakuan
hendra·3 menit yang lalu -
NEWSMahasiswi 22 Tahun Ditemukan Tewas di Dalam Mobil di Denpasar, Polisi Temukan 4 Baskom Berisi Arang
hendra·12 menit yang lalu -
NEWSKodim 1714/PJ dan Polri Patroli Gabungan di Mulia Puncak Jaya
Herman Saleh Harahap·12 menit yang lalu -
POLITIKPulihkan Kepercayaan Masyarakat, PDI Perjuangan Sumut Dukung Verifikasi Terbuka Ijazah Pejabat Publik
20 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALRugi Rp4 Miliar, Korban Akademi Crypto Desak Kapolri Buka Kembali Kasus
hendra·48 menit yang lalu -
-
-
NEWS VIDEODisinggung Isu Politik dan Pergantian Panglima TNI, Ini Jawaban Tegas Menhan
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALBareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar, Hasil Penyidikan Diekspos di Kejagung Jumat
hendra·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOKomisi I dan Menhan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan, Perkuat Kesiapsiagaan Nasional
Fadli Tara·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
