DPR Desak Pemerataan Tiket Kapal Gratis hingga Maluku dan Papua

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Komisi V DPR RI memberikan sorotan tajam terhadap program stimulus transportasi laut pada masa angkutan Lebaran 2026.

Anggota Komisi V DPR Saadiah Uluputty menilai, kebijakan mudik gratis dan diskon tiket kapal berpotensi masih terpusat di Pulau Jawa dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di kawasan timur Indonesia.

Ia meminta pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memastikan distribusi kuota tiket gratis dan potongan harga dilakukan secara adil dan merata, termasuk bagi warga di wilayah kepulauan seperti Maluku dan Papua.

“Jangan sampai program tiket gratis dan diskon ini hanya ke arah Jawa saja. Masyarakat di Maluku, Papua, dan wilayah timur lainnya juga butuh perhatian yang sama,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, transportasi laut merupakan jalur vital bagi masyarakat kepulauan yang tidak memiliki banyak alternatif moda transportasi.

Karena itu, kebijakan subsidi dan stimulus angkutan Lebaran harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan daerah yang bergantung pada layanan kapal perintis dan kapal penugasan pelayanan publik.

Saadiah juga meminta evaluasi terhadap alokasi kuota, khususnya pada trayek perintis yang melayani masyarakat berpenghasilan rendah. 

Ia menekankan pentingnya pemerataan agar kebijakan tersebut tidak hanya dinikmati oleh wilayah dengan tingkat pergerakan penumpang tinggi di Jawa.

Selain itu, ia menyoroti kesiapan layanan di Pelabuhan Tanjung Perak yang menjadi salah satu pintu utama arus penumpang menuju Indonesia Timur. 

Dengan prediksi lonjakan penumpang mencapai puluhan ribu orang, peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan kapasitas kapal dinilai menjadi hal krusial.

“Pelayanan harus ditingkatkan, jangan ada lagi keluhan soal makanan yang tidak layak. Kapasitas juga harus diawasi ketat, jangan dipaksakan melebihi batas,” tegasnya.

Berdasarkan data operasional, PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) menyiapkan 50.000 tiket gratis kelas ekonomi serta potongan harga 30 persen untuk 25 kapal penugasan pelayanan publik (PSO). Program tersebut berlaku mulai 11 Maret hingga 5 April 2026.

Komisi V mencatat dua rute dengan pergerakan tertinggi berasal dari Jawa Timur, yakni Balikpapan–Surabaya sebanyak 14.025 penumpang dan Makassar–Surabaya sebanyak 11.714 penumpang. Kedua jalur tersebut diperkirakan menjadi titik krusial pengawasan selama puncak arus mudik.

Komisi V DPR menyatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan stimulus transportasi laut agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruhmasyarakat, termasuk di kawasan timur Indonesia.

(LS/Nusantaraterkini.co)