Guru Besar Hukum UAI: Negara Harus Hadir Wujudkan Keadilan Sosial Sesuai Amanat Pancasila

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Achmad, meminta pemerintah memperkuat kehadirannya dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pancasila sila kelima.

Suparji menilai, keadilan sosial merupakan tujuan akhir dari lima sila dalam Pancasila. Karena itu, pemerintah harus memastikan tidak ada lagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, terlantar, maupun kesulitan memperoleh pekerjaan.

“Dari lima rangkaian sila yang ada dalam Pancasila, tujuan akhirnya adalah keadilan sosial. Bagaimana tidak ada lagi rakyat yang miskin, tidak ada lagi rakyat yang telantar, tidak ada lagi rakyat yang tidak bekerja dan sebagainya,” ujarnya, Senin (24/8/2026).

Menurutnya, langkah selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara autentik. Implementasi pasal tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh masyarakat menjadi bagian dari pembangunan nasional tanpa adanya dominasi oligarki ekonomi maupun politik.

“Bagaimana menciptakan tata kelola bangsa ini sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 33. Pasal tersebut dibuat oleh para pendiri kita, dibuat dalam rangka melindungi, dalam rangka mengamankan, dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara ini,” katanya.

Suparji mengatakan, pemerintah yang hadir secara nyata dan menjadikan seluruh rakyat sebagai bagian dari keluarga besar bangsa akan melahirkan rasa empati dan kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan sosial.

Ia menekankan, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus memastikan pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

“Kita tidak sekadar bicara angka-angka itu saja (pertumbuhan ekonomi), tapi bagaimana berkualitas untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran,” ujarnya.

Menurut Suparji, persoalan pendidikan juga membutuhkan perhatian serius dari negara. Ia menyoroti masih adanya masyarakat yang kesulitan membiayai pendidikan, termasuk biaya kuliah dan pembayaran SPP.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat perannya dalam menyelamatkan perguruan tinggi swasta agar tidak tertinggal dan tidak terjadi dominasi perguruan tinggi negeri.

“Bagaimana negara hadir, bagaimana menyelamatkan perguruan tinggi-perguruan tinggi swasta sehingga tidak didominasi perguruan tinggi-perguruan tinggi negeri. Ini yang kita tunggu, bagaimana negara betul-betul aktif mampu menjadi mediator, operator, untuk menyejahterakan masyarakat,” jelasnya.

Di sisi lain, Suparji mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menilai pemerintah tetap perlu menerima kritik secara objektif karena masih terdapat berbagai persoalan yang harus dibenahi.

“Saya hidup di kampung, di desa, masih banyak anak-anak bangsa yang kesulitan untuk sekolah, kesulitan untuk kuliah, kesulitan untuk mendapatkan kehidupan yang layak, itu yang kita harus hadir di situ,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)