Suparji: RUU Perampasan Aset Perkuat Negara Sita Hasil Kejahatan
Guru Besar Suparji Achmad menilai RUU Perampasan Aset dapat memperkuat kewenangan negara menyita aset hasil kejahatan melalui mekanisme hukum.
Nusantaraterkini.co, โJAKARTA โ Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Achmad, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat memperbesar potensi negara dalam merampas aset hasil kejahatan.
โMenurut Suparji, instrumen hukum yang ada saat ini seperti sanksi denda, uang pengganti, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) masih memiliki banyak keterbatasan untuk menjangkau seluruh aset pidana.
โโKarena tanpa RUU Perampasan Aset, maka untuk merampas hasil kejahatan itu masih banyak keterbatasan,โ kata Suparji, Minggu (20/9/2026).
Ia menjelaskan, instrumen seperti sanksi denda, pembayaran uang pengganti, maupun penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang (TPPU) belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan.
โTetapi dengan adanya RUU Perampasan Aset, maka potensi untuk merampas hasil kejahatan oleh negara akan lebih besar,โ ujarnya.
Meski demikian, Suparji menegaskan keberadaan RUU tersebut bukan berarti seluruh aset hasil kejahatan secara otomatis dapat dirampas oleh negara.
Menurutnya, tetap diperlukan mekanisme dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam proses perampasan aset.
โMeskipun tentunya tidak ada jaminan semuanya bisa dirampas, tetapi potensi besar saya kira akan lebih kuat,โ pungkasnya.
ย (LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
EKONOMIBPS Catat Ekonomi Sumatera Selatan Tumbuh 5,06 Persen di Triwulan III-2026
Rozie Winata·9 menit yang lalu -
NEWS VIDEOKapolri Tegaskan Penangkapan Pati Polri Terkait Kasus Penyadapan Murni Penegakan Hukum
22 menit yang lalu -
E-SportTekuk Alter Ego 3-1, NAVI Melaju ke Final Upper Bracket MPL S18
Herman Saleh Harahap·23 menit yang lalu -
SUMUTImigrasi Padangsidimpuan Bentuk Timpora, Perkuat Pengawasan Orang Asing
Rozie Winata·28 menit yang lalu -
NEWS VIDEOBonatua Silalahi Diperiksa Terkait Keabsahan Ijazah Gibran Rakabuming Raka
29 menit yang lalu -
POLITIKFirman Soebagyo Desak DPR Revisi UU Pemilu, Ingatkan Bahaya Kekosongan Jabatan Kepala Daerah
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NASIONALKasus Penyadapan, DPR Desak Percepatan Undang-Undang Satu Data Indonesia
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
-
PERISTIWAWarga Helvetia Geruduk BPN Sumut, Tuntut Terbitkan Sertifikat 32 Hektare Lahan Eks Garapan PTPN II
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
SUMSELGagas Pengolahan Sampah Modern, Sumsel Siap Resmikan PSEL Pertama di Indonesia
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan