Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA—Anggota DPR RI Fraksi Golkar Firman Soebagyo, Rabu (18/2/2026), menegaskan bahwa perbedaan penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah tidak boleh dipelintir menjadi isu politik yang menyudutkan negara, apalagi Menteri Agama. Sebab, menurutnya, perbedaan tersebut bukanlah kegagalan pemerintah.
Firman menjelaskan, pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026 melalui mekanisme sidang isbat yang memadukan metode hisab dan rukyat. Sementara Muhammadiyah memulai puasa pada Rabu, 18 Februari 2026 karena menggunakan metode hisab global dengan rujukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Baca Juga : Kritik Impor Garam Australia, Firman Soebagyo: Jangan Biarkan Petani Lokal Berjuang Sendiri
“Perbedaan ini bukan jegalan, bukan rekayasa, apalagi kegagalan pemerintah. Ini murni perbedaan metode dan prinsip keagamaan yang sudah lama dikenal dalam penentuan awal bulan Hijriah,” tegas Firman, di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Baca Juga : DPR Sebut Guru Dikriminalisasi, Negara Gagal Hadir Melindungi Pendidik
Menurutnya, publik harus memahami bahwa negara memiliki kewajiban menetapkan satu rujukan nasional demi kepastian hukum dan ketertiban umat. Rujukan itu adalah keputusan sidang isbat yang digelar secara terbuka dan melibatkan ormas-ormas Islam, para ulama, serta ahli astronomi.
“Kalau ada pihak yang menyalahkan pemerintah atau Menteri Agama, itu lebih karena ketidaktahuan terhadap prosesnya. Sidang isbat bukan keputusan sepihak. Ini proses ilmiah dan keagamaan yang sah dan konstitusional,” ujar Firman.
Baca Juga : Abdullah Sentil Keras Jokowi: Jangan Lepas Tangan dari Revisi UU KPK 2019
Firman juga menegaskan bahwa kritik tentu boleh disampaikan, namun tidak boleh berubah menjadi delegitimasi terhadap negara dan otoritas keagamaan pemerintah
Baca Juga : Pekerja UMKM Terpinggirkan, Komisi IX Tekan Pemda Buat Perda Perlindungan THR
“Pemerintah, termasuk Menteri Agama, wajib siap menjelaskan dan mengedukasi masyarakat. Tapi jangan sampai perbedaan ini dipolitisasi atau dijadikan alat adu domba umat,” katanya.
Ia mengingatkan, Ramadan seharusnya menjadi momentum memperkuat persatuan, bukan memperlebar jurang perbedaan.
Baca Juga : AMPI Sayangkan Kericuhan Musda Golkar Sumut, Dukung Andar Amin Harahap Pimpin DPD
“Yang paling penting, umat Islam harus saling menghormati perbedaan ini karena berangkat dari keyakinan dan metodologi masing-masing. Jangan mengaburkan esensi Ramadan dengan polemik yang tidak produktif,” pungkas Firman.
Baca Juga : Panitia Minta Polisi Usut Dalang Kericuhan di Luar Arena Musda XI Golkar Sumut
Firman pun mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk menjadikan Ramadan tahun ini sebagai sarana memperkuat ibadah, toleransi, dan persaudaraan.
“Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin,” tutupnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
