Abdullah Sentil Keras Jokowi: Jangan Lepas Tangan dari Revisi UU KPK 2019

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pernyataan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, yang menyebut revisi Undang-Undang KPK sebagai murni inisiatif DPR, menuai bantahan keras dari anggota Komisi III DPR, Abdullah. Ia menilai pernyataan tersebut sebagai upaya melepaskan tanggung jawab politik atas lahirnya UU KPK versi terbaru.

Abdullah menegaskan, revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak bisa dipisahkan dari peran pemerintah saat itu. Menurutnya, sangat keliru jika Jokowi seolah tidak terlibat dalam proses politik yang mengubah wajah pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Pernyataan Presiden ke-7 yang merasa tidak berperan dalam pengesahan UU KPK 2019 tidak tepat. Pemerintah mengirim tim resmi untuk membahas dan menyetujui revisi tersebut bersama DPR,” tegas Abdullah, Senin (16/2/2026).

Ia mengingatkan bahwa dalam sistem legislasi Indonesia, pembahasan undang-undang tidak pernah berdiri sepihak. DPR dan pemerintah membahas secara bersama untuk mencapai persetujuan. Fakta bahwa pemerintah mengirim delegasi resmi menunjukkan keterlibatan aktif, bukan sekadar formalitas administratif.

Lebih jauh, Abdullah juga menyoroti pengundangan UU tersebut oleh Plt Menteri Hukum dan HAM saat itu, Tjahjo Kumolo. Menurutnya, mustahil pengundangan dilakukan tanpa persetujuan presiden.

“UU itu diundangkan oleh Plt Menkumham. Itu tentu atas seizin Presiden saat itu. Jadi tidak bisa dikatakan pemerintah tidak terlibat,” ujarnya tajam.

Meski Jokowi tidak membubuhkan tanda tangan pada UU tersebut, Abdullah menegaskan hal itu tidak mengubah keabsahan hukum. Ia merujuk Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap RUU dibahas DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Selain itu, secara konstitusional, undang-undang tetap sah dan berlaku 30 hari setelah disetujui bersama, meskipun tanpa tanda tangan presiden. 

"Dengan kata lain, absennya tanda tangan bukan berarti absennya tanggung jawab," tandasnya/=.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan setuju dengan usulan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, agar UU KPK dikembalikan ke versi lama. Namun dalam pernyataannya, Jokowi menekankan bahwa revisi 2019 adalah inisiatif DPR.

(LS/Nusantaraterkini.co)