Dugaan Keracunan MBG Berulang, Irma Suryani Desak Kepala SPPG dan Ahli Gizi Dievaluasi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA— Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan keracunan yang dialami 103 siswa SMPN 2 Cisarua, Kabupaten Bogor, setelah mengonsumsi susu dalam program tersebut pada Rabu (21/10/2026).

Irma mempertanyakan masih berulangnya kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Ia menilai, kejadian tersebut menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap pengawasan kualitas makanan dan minuman yang didistribusikan kepada para penerima manfaat.

“Sudah sejauh ini kok masih ada korban MBG setiap minggunya? SPPG tidak kapok-kapok membuat kesalahan. Masa susu sudah basi didistribusikan? Di mana tanggung jawab kepala SPPG dan ahli gizinya?” ujar Irma kepada Nusantaraterkini.co, Sabtu (24/10/2026).

Menurut Irma, dugaan kelalaian dalam distribusi makanan dan minuman untuk program MBG tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Ia mendesak agar pihak yang bertanggung jawab dievaluasi secara tegas, termasuk mengganti kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan ahli gizi apabila terbukti lalai.

Selain itu, Irma meminta agar operasional SPPG yang terkait dengan kejadian tersebut ditangguhkan atau disuspensi untuk kepentingan evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

“Tidak ada jalan lain, kepala SPPG dan ahli gizinya harus diganti, dan SPPG-nya harus disuspend,” tegasnya.

Dorong Pemanfaatan AI dalam Pengawasan MBG

Irma juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam memperkuat pengawasan program MBG. Menurutnya, penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tidak cukup hanya dilakukan di tingkat Badan Gizi Nasional (BGN) pusat, tetapi juga perlu diterapkan di seluruh SPPG.

Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat mendukung pengawasan proses penyediaan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan dan minuman agar kualitas dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat lebih terjamin.

Ia menilai, pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar tujuan utama program MBG untuk mendukung pemenuhan gizi dan mencerdaskan generasi bangsa dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan.

Selain mengevaluasi tata kelola dan pengawasan, Irma mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali kelompok penerima manfaat MBG. Ia berpandangan bahwa program tersebut sebaiknya diprioritaskan bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, hingga siswa SMP yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Sementara itu, ia mengusulkan agar siswa SMA tidak lagi menjadi sasaran program, sehingga alokasi anggaran dapat difokuskan untuk meningkatkan kualitas makanan bagi kelompok penerima manfaat yang diprioritaskan.

Irma menyarankan agar nilai makanan ditingkatkan menjadi Rp15.000 per porsi untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat secara lebih optimal.

Usulan tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas dan ketepatan sasaran program MBG. 

(LS/Nusantaraterkini.co)