Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

22 Tewas dalam Gelombang Unjuk Rasa di Madagaskar, Presiden Bubarkan Pemerintahan

Editor:  hendra
Reporter: Hendra Mulya
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Para pekerja menyelamatkan barang-barang mereka dari toko-toko yang terbakar selama demonstrasi untuk mengecam pemadaman listrik dan kekurangan air yang sering terjadi di Antananarivo, Madagaskar, Kamis (25/9/2025). (Foto: Zo Andrianjafy/Reuters)

nusantaraterkini.co, ANTANANARIVO – Gelombang demonstrasi di berbagai kota di Madagaskar dalam sepekan terakhir berujung tragis. Sedikitnya 22 orang meninggal dunia akibat kericuhan dalam aksi protes yang dipicu krisis listrik dan air bersih di negeri kepulauan Samudra Hindia tersebut.

Selain korban tewas, laporan PBB menyebutkan lebih dari 100 orang terluka dalam bentrokan antara massa dan aparat.

“Saya terkejut dan sangat berduka atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam protes terkait pemadaman listrik dan kekurangan air di Madagaskar,” kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, dikutip AFP, Selasa (30/9/2025). 

Baca Juga : Pasal 256 KUHP, DPR: Demonstran Harus Tertib dan Taati Aturan UU Jika Ingin Berdemonstrasi

Ia menegaskan bahwa otoritas setempat harus menjamin kebebasan berekspresi serta hak masyarakat untuk berkumpul secara damai.

Aksi Ricuh Disertai Penjarahan

Puncak ketegangan terjadi pada Kamis (25/9/2025). Saat itu, sejumlah pusat perbelanjaan di ibu kota Antananarivo menjadi sasaran penjarahan. Bahkan, rumah milik dua anggota parlemen dibakar massa, menambah kepanikan di tengah masyarakat.

Baca Juga : Ribuan Massa Demo di Kantor Gubsu, PMKRI Cabang Medan Desak Bobby Tutup TPL

Presiden Rajoelina Ambil Langkah Ekstrem

Meningkatnya tekanan publik mendorong Presiden Andry Rajoelina mengambil keputusan drastis. Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, Senin (29/9/2025), ia mengumumkan pembubaran kabinet pemerintahannya.

“Saya telah memutuskan untuk mengakhiri tugas Perdana Menteri dan jajaran pemerintahan. Sambil menunggu terbentuknya pemerintahan baru, para pejabat saat ini akan bertindak sebagai menteri sementara,” ujar Rajoelina.

Langkah ini menjadi upaya darurat meredam krisis politik sekaligus merespons kemarahan rakyat yang kian meluas akibat kegagalan negara menyediakan kebutuhan dasar: listrik dan air.

(Dra/nusantaraterkini.co).