Wujudkan Indonesia Emas 2045, ‎Pemprov Sumut Komitmen Perkuat Pembangunan Kependudukan

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen memperkuat pembangunan kependudukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong, saat membuka kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, di Ballroom Grand Mercure Hotel Medan, Kamis (23/10/2025).

Dalam sambutannya, Togap menegaskan bahwa pembangunan kependudukan merupakan inti dari pembangunan manusia Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama untuk mencapai kesejahteraan dan daya saing bangsa.

Baca Juga : MPR Ajak Generasi Muda Amalkan 4 Pilar MPR Wujudkan Indonesia Emas 2045

“Pembangunan kependudukan adalah inti dari pembangunan manusia. Kita harus bersinergi menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia juga memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov Sumut untuk meningkatkan kualitas penduduk, di antaranya program Makan Bergizi Gratis, dan kerja sama lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

“Mulai 1 Oktober lalu, seluruh kabupaten/kota di Sumut telah melaksanakan kerja sama dengan fasilitas kesehatan dalam program pelayanan kesehatan gratis. Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sestama BKKBN) Budi Setiyono dalam paparannya menekankan pentingnya menata kembali arah pembangunan kependudukan secara berkelanjutan.

Baca Juga : Potret Pendidikan Masih Minim,Fraksi Golkar MPR tak Yakin Bisa Mencapai Indonesia Emas Tahun 2045

Menurutnya, pembangunan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga kualitas hidup dan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas pelayanan publik.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap warga negara memiliki jaminan hidup layak, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perumahan. Pembangunan kependudukan harus menjadi bagian dari pembangunan manusia yang berkeadilan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, tenaga kerja, dan infrastruktur menjadi perhatian utama agar bonus demografi dapat menjadi peluang, bukan tantangan bagi negara.

(Akb/Nusantaraterkini.co)