Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian menganggap izin terkait deforestasi lahan di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) sudah tidak terkontrol.
Kerusakan ekologis akibat aktivitas ekstraktif dan konsesi di kawasan Bukit Barisan menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor Sumatera pada akhir November lalu.
Karena itu Walhi merekomendasikan agar pemerintah menetapkan moratorium izin secara permanen, sembari memperbaiki tata kelola yang ada.
Baca Juga : Walhi: Banjir Sumatera Bencana Ekologis, Korporasi Wajib Bertanggung Jawab atas Deforestasi
“Hanya dengan itu kita bisa mengurangi eksploitasi hutan dan risiko korupsi. Jangan terbitkan izin baru, dan pakai teknologi pemantauan seperti di Brazil (satelit realtime),” kata Uli, Sabtu (13/12/2025).
Selain moratorium, Walhi juga menilai perlu adanya audit lingkungan dan evaluasi perizinan secara menyeluruh. Ini menjadi langkah awal yang penting untuk mencegah kerusakan lebih masif.
Jika ada korporasi yang secara legal beroperasi di kawasan penting, seperti hutan, gambut, maupun pesisir pantai yang berpotensi merusak, maka izinnya harus dicabut.
Begitu pula korporasi yang beroperasi di lahan yang melebihi izin, harus ditindak tegas. Di sisi lain, pemerintah juga harus berani meminta pertanggung jawaban korporasi atas kerusakan ekologis yang terjadi. Apalagi potensi kerugian akibat bencana banjir Sumatera mencapai triliunan rupiah.
Baca Juga : 19 Desa Masih Terisolir, Tapteng Butuh Alat Berat dan Air Bersih
“Biaya eksternal seperti dampak lingkungan ini tidak pernah dihitung saat pemerintah menerbitkan izin. (Sementara) pendapatan negara dari sektor ekstraktif mungkin tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menangani bencananya,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2017-2022, anggaran negara untuk bencana mencapai Rp101 triliun.
Walhi sendiri sudah melapor ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait potensi kerugian negara di sejumlah daerah di Indonesia akibat bencana ekologis, yang nilainya mencapai hampir Rp 300 triliun.
“Kami berharap kritik ini berujung pada ‘penghukuman’ politik: jangan lagi memilih orang yang mempolitisasi bencana, dalam Pemilu 2029 nanti,” kata dia.
(cw1/nusantaraterkini.co)
