Usai Ekspor Gas RI Dipotong, Singapura Ancam Balik Pangkas Internet Indonesia

Nusantaraterkini.co, SINGAPORE - ​Hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura diwarnai dinamika baru menyusul kebijakan penyesuaian pasokan energi domestik.

Langkah strategis pemerintah Indonesia dalam memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri memicu perdebatan di ruang publik kedua negara, bahkan hingga merembet pada isu kedaulatan infrastruktur digital.

​Langkah pengetatan ekspor gas bumi ke Singapura mulai diberlakukan sebagai bagian dari komitmen pengamanan cadangan energi nasional.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, menjelaskan, pengurangan tersebut dilakukan karena negara ingin memprioritaskan kebutuhan domestik.

​"Mulai besok (Sabtu 24/10/2026), kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatera 16 BBTUD," ujar Djoko pada Jumat (23/10/2026) malam, seperti dikutip dari Kompas. 

​Kebijakan ini tentu berdampak langsung mengingat sebagian besar pasokan listrik di Singapura bersumber dari gas alam.

Menanggapi keputusan tersebut, mantan anggota Parlemen Singapura, Calvin Cheng, melontarkan kritik melalui akun media sosial X miliknya.

​"Singapura sebaiknya mengangkat berita ini ke kancah internasional. Biarkan dunia mengetahui bahwa pemerintah Indonesia tidak menghormati kontrak," ujar Cheng.

​Ia juga menambahkan, Indonesia memasok gas ke Singapura, sementara Singapura memasok 40 persen kebutuhan produk minyak olahan bagi Indonesia termasuk yang sangat krusial, yaitu bensin.

Namun, Singapura tetap menghormati kontrak bisnis internasional, sehingga tidak akan ada tindakan balasan dalam aspek tersebut.

​Ketegangan pun berlanjut ketika Cheng mengunggah infografis mengenai ketergantungan internet Indonesia terhadap Singapura dan sempat melontarkan wacana pemutusan jaringan.

Kendati demikian, pria berusia 51 tahun ini kemudian mengonfirmasi bahwa langkah tersebut tidak akan diambil. 

"Kami adalah orang-orang beradab yang taat hukum. kami tidak akan melakukan hal ini," katanya. 

Sementara, ​Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, memberikan tanggapan tegas atas polemik ini dan mengimbau masyarakat agar tidak cemas.

Ia menekankan bahwa posisi infrastruktur digital Indonesia memiliki daya tawar yang kuat.

​"Kita tidak perlu geram. Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang mendarat di Singapura, tidak sampai dengan tiba-tiba. Sebagian besar jalurnya melalui perairan Indonesia. Jika terpotong atau dipotong, 80 persen kapasitas konektivitas Singapura juga terancam lumpuh," tulis Meutya di Instagram, dikutip, Kamis (29/10/2026). 

​Ia juga menambahkan, pemutusan jaringan dapat berdampak serius bagi eksistensi bisnis teknologi di negara tetangga tersebut.

"Penduduk Indonesia jumlahnya 47 kali lipat dari Singapura. 267 juta masyarakat terhubung ke internet. Tanpa angka ini, investor perusahaan teknologi global berpotensi angkat kaki dari Singapura," ujarnya.

"Kita tidak boleh berpikir kerdil. Infrastruktur digital adalah sektor yang perlu dijaga bersama, tidak hanya untuk kepentingan kedua negara tapi juga untuk konektivitas global," pungkas Meutya.

(*/nusantaraterkini.co)