DPR Desak Pemerintah Percepat Digitalisasi Desa: Jangan Sekadar Jargon Kebijakan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti, melontarkan desakan tegas kepada pemerintah agar tidak menjadikan digitalisasi desa sebatas jargon kebijakan tanpa implementasi nyata. 

Ia menilai, hingga kini masih banyak desa tertinggal dalam akses pemasaran, meski potensi ekonomi lokal sangat besar.

Menurut Novita, lambannya transformasi digital di tingkat desa menunjukkan belum optimalnya keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap penguatan ekonomi rakyat. 

Padahal, digitalisasi dinilai sebagai instrumen strategis untuk mendongkrak daya saing produk desa ke pasar nasional bahkan global.

“Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Desa tidak boleh terus berada di pinggiran pembangunan hanya karena negara lambat menghadirkan akses dan pendampingan,” tegasnya, Kamis (2/4/2026).

Ia menyoroti bahwa kendala utama bukan pada potensi, melainkan pada minimnya akses pasar dan lemahnya ekosistem digital yang seharusnya difasilitasi negara. 

Karena itu, ia meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk tidak sekadar menggulirkan program, tetapi memastikan implementasi yang terukur dan berdampak.

Novita juga menekankan pentingnya kolaborasi konkret antara pemerintah pusat dan desa, bukan sekadar koordinasi administratif. 

Ia mengingatkan, tanpa intervensi serius, program digitalisasi desa berisiko menjadi proyek seremonial yang tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Lebih jauh, ia menilai penguatan sumber daya manusia desa menjadi titik krusial yang kerap diabaikan. 

Menurutnya, pembangunan infrastruktur digital tanpa diimbangi pelatihan dan pendampingan hanya akan menciptakan kesenjangan baru.

“Jangan hanya bangun jaringan, tapi biarkan masyarakat gagap memanfaatkannya. Negara harus hadir penuh, dari pelatihan hingga akses pasar,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemanfaatan media sosial, marketplace, dan website desa secara masif, namun dengan strategi yang jelas dan berkelanjutan. Tanpa itu, produk lokal akan tetap kalah bersaing di tengah derasnya arus digitalisasi global.

Novita menegaskan, digitalisasi desa harus diarahkan sebagai agenda besar transformasi ekonomi nasional, bukan sekadar program sektoral. Jika dijalankan serius, desa tidak hanya menjadi basis produksi, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri.

“Kalau pemerintah serius, desa bisa jadi kekuatan ekonomi. Tapi kalau setengah hati, digitalisasi hanya akan jadi slogan tanpa hasil,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)