SPPG Belum Merata, DPD Soroti Pelaksanaan MBG di Daerah 3T

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Komite III DPD RI menyoroti belum meratanya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Keterbatasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah 3T dinilai menjadi salah satu kendala utama dalam memastikan seluruh anak mendapatkan manfaat program MBG secara merata.

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (7/10/2026). Sejumlah senator mengungkap berbagai tantangan di lapangan, mulai dari keterbatasan SPPG, kondisi geografis, pendataan penerima manfaat, hingga disparitas harga bahan baku pangan.

Senator asal Papua Barat Daya, Hartono, menyoroti belum meratanya SPPG di wilayah tersebut. Menurutnya, sebagian wilayah pinggiran dan pedalaman masih belum mendapatkan layanan MBG secara optimal.

“Saat ini ada sebanyak 12.000 penerima manfaat di Provinsi Papua Barat Daya. Itupun secara persentase belum sampai 10 persen dan masih di daerah perkotaan. Untuk daerah-daerah pinggir dan pedalaman masih belum menjadi prioritas,” ujar Hartono.

Senada, Senator Papua Pegunungan Arianto Kogoya mengungkapkan masih terdapat masyarakat yang belum terdata secara baik sebagai penerima manfaat MBG. Kondisi tersebut antara lain disebabkan masih adanya warga yang tidak memiliki KTP.

“Saya menemukan masih banyak masyarakat yang tidak terdata by name by address, karena tidak sedikit dari mereka yang tidak punya KTP. Selain itu, kami juga merasa masih belum mendapatkan manfaat MBG dengan maksimal,” kata Arianto.

Ia menyebutkan, di Papua Pegunungan saat ini baru terdapat 14 SPPG. Bahkan, masih ada lima kabupaten yang belum terjangkau layanan tersebut.

“Di Papua Pegunungan hanya ada 14 SPPG dan itupun masih di wilayah-wilayah yang sedikit bagus. Masih ada lima kabupaten yang tidak ter-cover,” jelasnya.

Sementara itu, Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Maria Stevi, menyoroti tantangan geografis yang menjadi kendala distribusi MBG. Kondisi wilayah yang banyak terdiri dari gunung dan perbukitan membuat distribusi makanan bergizi tidak selalu mudah dilakukan.

“Masalah yang saya lihat di lapangan adalah geografis yang unik, khususnya di NTT karena wilayahnya banyak gunung dan perbukitan. Secara jarak memang masuk, tetapi karena penerima manfaat ini letaknya di bukit, sehingga mereka terpaksa tidak bisa menerima MBG,” ujar Maria.

Selain faktor geografis, persoalan harga bahan baku juga menjadi perhatian. Senator asal Maluku, Ana Latuconsina, menyebut adanya perbedaan harga bahan pangan antara Jawa dan Maluku membuat nilai anggaran menu MBG memiliki daya beli yang berbeda.

“Yang saya lihat MBG di Jawa itu dengan uang Rp10 ribu menunya bisa bagus, karena harga bahan baku lebih murah ketimbang Rp10 ribu di Maluku,” kata Ana.

Ia meminta pemerintah memastikan pembangunan dapur MBG di Maluku turut mempertimbangkan kondisi harga bahan pangan setempat agar kualitas menu tetap setara dengan daerah lain.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya terus melakukan pengembangan SPPG di wilayah 3T secara bertahap.

Menurut Agustina, sebanyak 3.318 SPPG di wilayah 3T masih dalam proses pengembangan. Sementara itu, sebanyak 26.476 SPPG di wilayah aglomerasi dan 3T telah beroperasi per 6 Oktober 2026.

BGN, kata dia, memprioritaskan operasional SPPG di wilayah 3T dengan mempertimbangkan kesiapan daerah serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemerataan layanan MBG, termasuk target cakupan 480 SPPG di wilayah 3T.

“Kami melakukan prioritas dan bertahap dalam mengoperasionalkan SPPG di daerah 3T. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, ketersediaan SDM dan ahli gizi, rantai pasok, disparitas harga, hingga risiko cuaca ekstrem menjadi bagian yang harus kami adaptasi dalam pelaksanaan layanan MBG di daerah 3T,” ujar Agustina.

BGN juga tengah menyiapkan regulasi yang mendorong SPPG memanfaatkan pemasok dan pangan lokal dalam penyediaan menu MBG.

Pemanfaatan pangan lokal diharapkan dapat menyesuaikan pelaksanaan program dengan karakteristik masing-masing daerah sekaligus memperkuat potensi pangan lokal. Langkah ini juga diharapkan dapat membantu mengatasi tantangan rantai pasok dan disparitas harga bahan pangan yang selama ini menjadi kendala pelaksanaan MBG di wilayah 3T.

(LS/Nusantaraterkini.co)