Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, JAKARTA — Aksi demonstrasi besar-besar menuntut Bupati Pati Sudewo mundur imbas rencana kenaikan PBB 250 persen pada Rabu (13/8/2025) kemarin menjadi perhatian Komisi II DPR.
Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad Soleh menyatakan peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.
"Setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah harus berangkat dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Tidak boleh ada arogansi atau merasa paling benar sendiri," tegas Ali Ahmad, Kamis (14/8/2025).
Baca Juga : Pasal 256 KUHP, DPR: Demonstran Harus Tertib dan Taati Aturan UU Jika Ingin Berdemonstrasi
Ia menilai, kericuhan di Pati akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah contoh nyata bagaimana kebijakan yang tidak disosialisasikan dan tidak melibatkan rakyat bisa memicu gejolak.
"Di banyak daerah lain, PBB juga naik. Tapi hanya di Kabupaten Pati yang sampai terjadi kerusuhan. Ini menunjukkan ada masalah dalam cara berkomunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat," tuturnya.
Legislator Dapil Malang Raya itu juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun tangan melakukan mediasi. Pemerintah pusat harus menjadi mediator antara bupati dengan perwakilan masyarakat.
Baca Juga : Ribuan Massa Demo di Kantor Gubsu, PMKRI Cabang Medan Desak Bobby Tutup TPL
"Masalah Pati harus segera diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah pusat harus secepatnya turun tangan," tegas Ali Ahmad.
Selain Pati, beberapa daerah juga menaikan PBB, yaitu Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Masyarakat di daerah itu juga melakukan protes, tapi tidak terjadi kerusuhan seperti di Pati.
lebih lanjut Ali Ahmad mengingatkan para kepala daerah untuk mengutamakan dialog sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak langsung pada rakyat.
Baca Juga : Pria Ditemukan Tewas Membusuk di Rumah Penuh Sampah
"Kalau mau aman dan kondusif, ya dengarkan suara rakyat dulu. Demokrasi itu kan intinya partisipasi," tambahnya.
Ali Ahmad berharap Pemerintah Kabupaten Pati dapat segera mencari solusi damai dengan mengedepankan musyawarah, sehingga ketegangan di masyarakat bisa segera mereda.
Seperti diberitakan, masyarakat Pati menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Alun-Alun, Rabu (13/8/2025). Mereka mendesak Bupati Patu Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Sang kepala daerah dianggap arogan. Sebelumnya, persoalan itu dipicu kenaikan PBB 250 persen.
Baca Juga : Warga Pati Kirim "Surat Cinta" ke KPK, Desak Bupatinya Jadi Tersangka
(cw1/nusantaraterkini.co)
