Selaras Asta Cita, Gubernur Bobby Nasution Apresiasi RUU APBN 2027 ​

Nusantaraterkini.co, MEDAN — Respon positif disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pemaparan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyimak langsung agenda pidato Nota Keuangan tersebut dari Kantor DPRD Sumut, Jumat (14/8/2026). 

Dalam kesempatan itu, ia didampingi Wakil Gubernur Sumut Surya, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, serta jajaran pimpinan OPD dan anggota DPRD Sumut.

​Gubernur Bobby Nasution menilai arah kebijakan fiskal serta alokasi anggaran yang dirancang pemerintah pusat sebesar Rp4.097,2 triliun tersebut memancarkan optimisme besar dalam mempercepat pembangunan nasional. Ia menegaskan komitmen Pemprov Sumut untuk terus menyelaraskan program pembangunan daerah—terutama penguatan infrastruktur, peningkatan mutu pelayanan publik, dan jaring pengaman sosial—agar tegak lurus dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

​"Semangat dan optimisme Presiden dalam mengelola pemerintahan serta membangun Indonesia menjadi pedoman bagi Pemprov Sumut," ujar Bobby Nasution usai menyaksikan penyampaian pidato tersebut.

​Dalam RUU APBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6% dengan inflasi yang dijaga ketat di angka 2,5%. Presiden Prabowo menegaskan bahwa efektivitas anggaran negara ditujukan langsung untuk memperbaiki indikator kesejahteraan masyarakat, mulai dari penurunan angka kemiskinan hingga penekanan tingkat pengangguran terbuka.

​“Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%, turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2026. Rasio Gini ditargetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380, dan Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,575,” terang Presiden Prabowo.

​Selain mematok target pertumbuhan dan perbaikan indikator sosial, Kepala Negara memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran. Pengelolaan APBN harus bermuara pada perlindungan menyeluruh bagi seluruh warga negara dari berbagai resiko ekonomi dan krisis.

​“Tugas pemerintah yang paling utama adalah melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman bahaya, kemiskinan, pemutusan hubungan kerja dan berbagai ancaman lainnya,” pungkas Presiden.

(Emn/Nusantaraterkini.co)