Sekolah Rakyat Resmi Dibuka, Komisi VIII Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Berkala
Penyelenggaraan Sekolah Rakyat akhirnya resmi bergulir per-Senin (14/7/2025). Anggota Komisi VIII DPR Mahdalena meminta pemerintah melakukan
nusantaraterkini.co, JAKARTA – Penyelenggaraan Sekolah Rakyat akhirnya resmi bergulir per-Senin (14/7/2025). Anggota Komisi VIII DPR Mahdalena meminta pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan semua peserta didik Sekolah Rakyat mendapatkan materi pembelajaran sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto.
“Kami mengapresiasi pelaksanaan hari pertama pelaksanaan Sekolah Rakyat. Antusiasme siswa dan orangtua untuk bersekolah di Sekolah Rakyat sangat tinggi. Antusiasme ini harus tetap dijaga dengan memastikan bahwa semua ketentuan akan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Saya minta dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan program ini sesuai dengan amanah Presiden Prabowo,” ungkap Mahdalena, Selasa (15/7/2025).
Dia mengatakan evaluasi berkala ini dimaksudnya untuk memastikan bahwa sekolah dengan sistem boarding school ini masih berjalan dengan baik. Evaluasi juga dimaksud untuk memperbaiki atau melakukan penanganan segera apabila ada perbaikan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.
“Presiden Prabowo mempunyai ekspetasi tinggi agar sekolah rakyat benar-benar menjadi milestone bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu mendapatkan pendidikan layak, maka sudah selayaknya jika evaluasi dilakukan secara seksama,” ujarnya.
Evaluasi dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat, kata Mahdalena juga harus dilakukan untuk melakukan identifikasi masalah dan hambatan apa saja yang dialami. Beberapa permasalahan yang rentan muncul terkait sarana dan prasana, pelaksanaan sistem belajar hingga kondisi siswi dan tenaga pengajar.
“Sekolah Rakyat itu kan sekolah berasrama. Jadi banyak hal yang harus dipastikan agar semua baik-baik saja. Misalnya melakukan pengecekan terkait kebersihan asrama, asupan makanan yang diberikan seimbang atau tidak. Serta memastikan bahwa fasilitas belajarnya juga sesuai dengan yang ditentukan,” ungkap Mahdalena lagi.
Legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) ini juga mengatakan meminta agar pemerintah memastikan pelajaran yang diberikan kepada siswa di Sekolah Rakyat sesuai dengan kurikulum yang sama dengan sekolah pada umumnya.
“Kami juga berharap ada peningkatan kualitas pendidikan sehingga targetnya pendidikan dapat membantu mengentaskan kemiskinan dapat segera terwujud. Tentu saja ini juga membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
(Cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSAbdul Fickar Desak Dugaan Penyadapan Presiden Diusut Tuntas: Bongkar Aktor di Baliknya!
hendra·19 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKapolri Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Kabareskrim Jadi Komandan
hendra·57 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDemi Judi Online, Karyawan Maskapai Penerbangan Diduga Nekat Gelapkan Uang Perusahaan Rp689 Juta
hendra·1 jam yang lalu -
NEWSDPD Perkuat Perjuangan Aspirasi Daerah melalui Legislasi, Pengawasan dan Dialog Publik
hendra·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPerkelahian Berujung Maut, Cemburu dan Alkohol Picu Penembakan Pratu Ferischal
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPratu Bintang Menangis di Persidangan, Baru Sadar Terdakwa Adalah Seniornya
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NEWSKapolri Luncurkan I-GHAS 24/7, Perkuat Pengawasan Buronan Internasional di Perbatasan
hendra·2 jam yang lalu -
NEWS VIDEOHercules Rosario Sebut Penyadapan terhadap Presiden RI Masuk Tindakan Makar dan Pengkhianat Negara
2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALTerdakwa Pengeroyokan Dituntut 2 Tahun, Ketua SPSI Tuding Jaksa Disuap
hendra·2 jam yang lalu -
NASIONALIsu Pengerahan 20 Ribu Prajurit ke Jakarta, Panglima TNI Ungkap 3 Level Siaga, Personel dan Alutsista Disiapkan
hendra·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan