Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan mengecam keras tindakan aparat kepolisian yang bertindak represif saat aksi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara.
Alih-alih menjaga keamanan dan mengawal jalannya demokrasi, aparat justru berubah menjadi algojo yang menghalangi aspirasi rakyat dengan cara-cara brutal dan tidak manusiawi.
Baca Juga : Aksi Kenaikan Tunjangan Gaji DPR Memanas, Aliansi Cipayung Plus dan Petugas Nyaris Bentrok
Aksi yang seharusnya menjadi ruang menyampaikan pendapat di muka umum sesuai amanat konstitusi, malah dibubarkan secara paksa. Tindakan represif aparat jelas merupakan bentuk pelecehan terhadap nilai demokrasi dan pengkhianatan terhadap konstitusi UUD 1945, khususnya pasal yang menjamin kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Medan, Leonardus Simamora menegaskan, bahwa aparat negara seharusnya mengawal rakyat dalam menyuarakan kebenaran, bukan sebaliknya menjadi aktor utama dalam menindas aspirasi.
“Kekerasan dan tindakan brutal aparat di depan DPRD Sumut hari ini menunjukkan betapa rapuhnya komitmen negara dalam menjamin demokrasi. Aparat telah gagal menjadi pengayom, dan justru berubah menjadi mesin represi,” tegasnya, Rabu (27/8/2025).
Baca Juga : Peserta Aksi yang Ditangkap Bertambah jadi 44 Orang, Wartawan Dilarang Masuk ke Mapoldasu
Adapun tiga pernyataan sikap PMKRI Cabang Medan menuntut:
1. Kapolda Sumut bertanggung jawab atas tindakan represif aparat di lapangan.
2. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat kepolisian yang kerap menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghalau aksi rakyat.
3. Menjamin tidak ada lagi tindak kekerasan dan pembungkaman terhadap mahasiswa maupun rakyat yang memperjuangkan keadilan.
PMKRI Cabang Medan mengingatkan bahwa suara mahasiswa adalah suara moral bangsa. Represi terhadap mahasiswa sama artinya dengan represi terhadap rakyat. Demokrasi hanya bisa hidup jika kebebasan berpendapat dijaga, bukan dibungkam dengan intimidasi dan kekerasan.
(jas/nusantaraterkini.co)
