Program Pemagaran Mandek, Sekda dan Camat Percutseituan Buang Badan

Nusantaraterkini.co, DELISERDANG - Sekretaris Daerah Kabupaten Deliserdang dan Camat Percutseituan dinilai tak bisa kerja.

Lantaran program pemagaran Pasar Gambir hingga kini tak kunjung terealisasi.

Camat Percutseituan sebelumnya mengumbar bahwa dirinya dan pihak terkait telah melakukan koordinasi hingga melakukan musyawarah yang mana akan dilakukannya pemagaran.

Namun realisasinya tak kunjung terwujud, maka warga Pasar Gambir menilai camat beserta pemerintah Kabupaten Deliserdang, seperti Sekda dan Plt Bupati dianggap tak bisa bekerja.

Di mana harusnya program pemerintah yang telah disepakati dari hasil musyawarah dapat diwujudkan.

"Harusnya pemerintah baik Kabupaten hingga kecamatan Percutseituan bisa mewujudkan asal mau bekerja. Kalau dilihat dari kondisi di lapangan yang mana hanya penertiban yang berujung ricuh terkesan memang sengaja dilakukan. Perlu dicurigai apa ada udang dibalik batu," tegas KP, warga Pasar Gambir.

Kemacetan di jam-jam sibuk masih terus dirasakan warga hingga penggunaan jalan.

Pedagang kaki lima terus menjamur hingga berjualan di jalanan utama.

Kondisi tersebut tak mampu diatasi Camat Percutseituan yang mana sebelumnya ia berkomitmen rela dicopot jika tak dapat menyelesaikan problematika masyarakat khususnya pasar Gambir.

"Waktu didemo warga di kantor Camat, ia sendiri berkomitmen akan mengatasi permasalah ini hingga rela dirinya dicopot dari jabatannya. Lantas hari ini komitmen tersebut hanya sekedar cakap-cakap belaka," bebernya.

KP berharap, apa yang telah dimusyawarahkan sebelumnya segera terealisasi.

Sehingga masyarakat tak lagi merasakan kemacetan dan kesemrawutan Pasar Gambir.

"Pemerintah tidak boleh kalah dengan PKL yang mana harusnya trantib yang dapat mengkondisikan ini. PKL ini sudah mengganggu. Harusnya ditata, pasar Gambir ini kan luas. Di dalam pasar banyak kios yang masih kosong, itu lah harusnya dimanfaatkan jadi lebih tertata. Jangan seperti ini, asal-asal saja berjualan yang tidak pada tempatnya. Apakah ada pungli di sini?. Pemerintah harus jeli menanggapi masalah ini, disinyalir ada diduga oknum-oknum tertentu yang mengutip uang dari PKL," pungkasnya.

(*)