Polemik Ijazah Gibran Memanas, Relawan Singgung PDIP Benci Karena Kalah Pilpres

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memicu adu pernyataan antara kubu pendukung pemerintah dan PDI Perjuangan (PDIP). Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, melontarkan kritik terhadap pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menilai persoalan tersebut menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Andi menilai, pernyataan tersebut berpotensi menggiring opini publik. Ia meminta PDIP melihat persoalan itu secara proporsional, mengingat Prabowo dan Gibran maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebagai pasangan calon.

“Janganlah menggiring opini publik untuk menyesatkan hal tersebut,” kata Andi kepada wartawan, Sabtu (24/10/2026).

Menurut Andi, polemik ijazah Gibran tidak semestinya langsung dikaitkan dengan beban pemerintahan Prabowo. Ia juga menyinggung dinamika politik setelah Pilpres 2024, dengan menduga kritik PDIP terhadap Gibran dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkaitan dengan persaingan politik pada pemilu sebelumnya.

“Kita paham kalau kita bicara PDIP pasti sangat membenci Pak Jokowi dan Mas Gibran, karena kan mereka kalah dalam kontestasi pilpres kemarin,” ujarnya.

Andi menilai anggapan bahwa polemik tersebut membebani pemerintahan Prabowo merupakan pandangan yang keliru. Pernyataan itu sekaligus menjadi respons atas kritik PDIP terhadap legitimasi Gibran sebagai wakil presiden.

Dalam pembelaannya, Andi menyebut Gibran memiliki dokumen pendidikan berupa Advanced Diploma dari Management Development Institute of Singapore (MDIS). Menurut klaim Andi, dokumen tersebut setara dengan kualifikasi A-Level atau pendidikan setingkat SMA sehingga menjadi bagian dari jalur pendidikan Gibran sebelum melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi.

Ia juga menyinggung pernyataan Jokowi sebelumnya mengenai dugaan adanya operasi politik dan pihak yang disebut sebagai “penumpang gelap” dalam polemik ijazah Gibran.

Andi menilai perkembangan polemik tersebut perlu dicermati untuk mengetahui pihak-pihak yang berada di balik berbagai tudingan yang muncul ke ruang publik.

Namun, pernyataan mengenai kualifikasi dokumen pendidikan maupun dugaan adanya kepentingan politik tersebut merupakan klaim dari pihak yang bersangkutan dan perlu dinilai berdasarkan dokumen serta bukti yang dapat diverifikasi.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan catatan partainya terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam keterangannya di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026), Hasto menyoroti persoalan yang menurutnya berkaitan dengan proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Hasto merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menyampaikan pandangan bahwa polemik tersebut dapat memengaruhi legitimasi Gibran sebagai pejabat publik.

“PDI Perjuangan juga mencatat bahwa Presiden Prabowo memiliki suatu beban. Terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menemukan bagaimana saudara wakil presiden ternyata tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden saat itu melalui suatu proses intervensi kekuasaan,” ujar Hasto.

Ia juga menyinggung persoalan bukti ijazah pendidikan Gibran dalam konteks kritik tersebut.

Bagi Hasto, persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek administrasi, tetapi juga berkaitan dengan etika, moral, dan pertanggungjawaban pejabat publik.

“Ini juga menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena ini meruntuhkan legitimasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka,” tuturnya.

(Dra/nusantaraterkini.co).