Penggerebekan Ponpes Sukoharjo Memicu Kritik Soal Prosedur ​

Nusantaraterkini.co, SUKOHARJO-Penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian di Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur’an, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, memicu kritik keras dari berbagai pihak. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka terkait dugaan tindakan represif dalam operasi tersebut.

​Kasus ini bermula dari penggerebekan pada Kamis (29/10/2026) dini hari sekitar pukul 03.20 WIB yang menyasar asrama santriwati. Langkah kepolisian tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas kasus perusakan serta pembakaran sebuah warung makan di wilayah Sukoharjo.

​Menurut Amir Hamzah, pengusutan dugaan pelanggaran prosedur dan intimidasi di lapangan harus dilakukan secara menyeluruh serta objektif. Ia menegaskan anggota kepolisian yang terbukti melanggar aturan penindakan tidak boleh dilindungi dari sanksi hukum.

​“Kapolri harus memberikan penjelasan secara terbuka. Apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana prosedur penggerebekan dilakukan, siapa yang memberikan perintah, dan apakah tindakan anggota di lapangan sudah sesuai dengan aturan hukum,” ujar Amir, seperti dilansir RMOL. Senin (2/11/2026).

​Amir menilai penanganan perkara ini menyangkut aspek perlindungan anak, perempuan, dan kehormatan institusi pendidikan. Oleh sebab itu, transparansi kepolisian dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

​"Jangan sampai ada kesan institusi melindungi anggotanya sendiri ketika muncul dugaan tindakan represif terhadap masyarakat. Kalau memang terbukti ada pelanggaran, semua pelaku harus ditindak tegas," lanjut Amir.

​Di sisi lain, Aktivis Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra menyoroti penyitaan dua unit perangkat CCTV serta satu telepon genggam dari lokasi pesantren oleh penyidik. Penguasaan alat bukti elektronik tersebut diharapkan mendapatkan pengawasan ketat agar keutuhan datanya tetap terjaga.

​"Kasus Sambo menjadi peringatan keras bahwa bukti elektronik dapat disalahgunakan oleh aparat. Keberadaan dan cakupan rekamannya harus segera dipastikan untuk menguji fakta penggeledahan," kata Hamdi.

​FORSIBER juga mendesak kepolisian mempublikasikan proses pemeriksaan barang bukti secara independen demi transparansi. 

"Ini penting agar rekaman peristiwa yang ada dapat dipertanggungjawabkan secara sah di mata hukum," pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)