Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut perempuan. Menurutnya, polemik pajak terhadap produk sanitasi menstruasi tersebut harus menjadi momentum untuk menghadirkan kebijakan perpajakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Anis menilai, persoalan PPN pembalut tidak seharusnya hanya dilihat dari aspek ketentuan dan administrasi perpajakan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dimensi keadilan sosial, perlindungan kesehatan perempuan, serta kemampuan daya beli masyarakat.

“Pembalut bukan barang mewah. Ini merupakan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan. Menstruasi adalah proses biologis yang tidak bisa dihindari. Karena itu, kebutuhan terhadap produk sanitasi menstruasi bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi,” ujar Anis, Senin (2/11/2026).

Ia menjelaskan, pengenaan PPN efektif sebesar 11 persen terhadap pembalut merupakan konsekuensi dari ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, keberadaan landasan hukum tersebut tidak berarti pemerintah menutup ruang untuk melakukan evaluasi, khususnya jika kebijakan yang diterapkan menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat.

Menurut Anis, beban pajak konsumsi pada akhirnya akan ditanggung konsumen. Dampaknya pun tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bagi kelompok berpenghasilan tinggi, tambahan biaya pembelian pembalut mungkin tidak terlalu membebani. Namun, kondisi berbeda dialami perempuan berpenghasilan rendah, pekerja informal, hingga perempuan kepala keluarga yang harus mengalokasikan pengeluaran rutin untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Kita perlu melihat kebijakan pajak tidak hanya dari berapa besar penerimaan yang diperoleh negara, tetapi juga dari bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Jangan sampai kebijakan fiskal justru menambah beban kelompok yang seharusnya mendapatkan perlindungan,” tegasnya.

Atas dasar itu, Anis mendorong Kementerian Keuangan untuk mengkaji kemungkinan pemberian fasilitas pembebasan PPN bagi produk sanitasi menstruasi yang tergolong kebutuhan esensial.

Ia menekankan, kajian tersebut perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhitungkan potensi dampaknya terhadap penerimaan negara, sekaligus manfaat sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan fiskal tidak semata-mata diukur dari optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan keadilan dan menjaga daya beli masyarakat.

Akses terhadap produk sanitasi menstruasi, lanjutnya, merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup perempuan.

“APBN memang membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Kita memahami pentingnya hal itu. Namun, optimalisasi penerimaan negara harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan perpajakan,” ungkapnya.

Anis berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada penjelasan mengenai status pembalut sebagai Barang Kena Pajak (BKP), tetapi juga membuka ruang dialog dan evaluasi untuk mempertimbangkan kebijakan yang lebih berkeadilan.

Ia menegaskan, kebijakan perpajakan harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan.

“Ukuran keberhasilan kebijakan fiskal bukan hanya tercapainya target penerimaan negara, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat dan tidak menambah beban masyarakat yang rentan. Perempuan memiliki kontribusi besar dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa. Sudah semestinya kebutuhan dasarnya mendapatkan perhatian yang layak dari negara,” tutup Anis. 

(LS/Nusantaraterkini.co)