Kapolri Gandeng Kemendes PDT, Targetkan Desa Bersinar dan Buka Peluang Kerja bagi Mantan Pecandu Narkoba

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Sujudi Ario Seto memperkuat kerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk mencegah peredaran narkotika sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kolaborasi tersebut difokuskan pada pengembangan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba), edukasi bahaya narkotika, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan penyaluran tenaga kerja.

Komitmen itu disampaikan Kapolri saat menerima audiensi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal beserta jajaran di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Kapolri menilai, penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, hingga minuman keras masih menjadi salah satu faktor yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga berpotensi mendorong munculnya berbagai tindak kriminal, mulai dari pencurian, kekerasan, tawuran, kejahatan jalanan, hingga konflik antarkampung dan antarkelompok.

"Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang sering kali menjadi pemicu terjadinya kejahatan konvensional, seperti pencurian, kekerasan, tawuran, kejahatan jalanan, hingga perkelahian antarkampung dan antargeng. Ini menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga kita ingin bekerja sama lebih erat lagi dengan Kementerian Desa untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat, termasuk anak-anak kita," ujar Kapolri.

Salah satu upaya pencegahan yang akan diperkuat adalah Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN). Program ini diharapkan dapat diterapkan di seluruh provinsi agar masyarakat, khususnya generasi muda, memahami bahaya narkotika.

Materi edukasi tersebut mencakup pengenalan berbagai jenis narkotika, perkembangan modus peredarannya, dampak penyalahgunaan, hingga konsekuensi hukum bagi pelanggarnya.

Selain edukasi, Kapolri juga mendorong perluasan program Desa Bersinar agar desa-desa di seluruh Indonesia memiliki ketahanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Menurutnya, penetapan suatu wilayah sebagai Desa Bersinar harus didasarkan pada indikator dan penilaian yang jelas sehingga program tersebut tidak sekadar menjadi slogan.

"Kita berharap seluruh desa di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bisa menjadi Desa Bersinar. Tentunya ada indikator penilaiannya, sehingga sebuah desa benar-benar memenuhi persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai Desa Bersinar," jelasnya.

Polri Siapkan Program Poliran untuk Atasi Pengangguran

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri juga memperkenalkan program Poliran atau Polisi Peduli Pengangguran. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan agar memperoleh keterampilan dan kesempatan memasuki dunia kerja.

Melalui program tersebut, Bhabinkamtibmas akan berkoordinasi dengan pendamping desa untuk mendata dan mengidentifikasi warga yang membutuhkan pekerjaan.

Masyarakat yang terdata selanjutnya akan mendapatkan pelatihan keterampilan melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Pelatihan dapat memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah sebelum peserta diarahkan ke perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Program Poliran juga memberikan perhatian khusus kepada mantan pengguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi. Mereka akan dibantu memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja agar dapat kembali menjalani kehidupan produktif.

Kapolri menilai, persoalan sulitnya memperoleh pekerjaan setelah rehabilitasi dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko seseorang kembali menyalahgunakan narkotika.

"Sering kali setelah direhabilitasi, mereka kembali menggunakan narkoba karena tidak punya pekerjaan. Inilah yang kita cegah. Kita latih mereka, termasuk dari sisi soft skill, sehingga masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dapat kembali produktif setelah mengikuti pelatihan," ungkapnya.

Untuk merealisasikan program tersebut, Polri juga akan melibatkan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Dukungan dunia usaha turut dibutuhkan agar pelatihan yang diberikan tidak berhenti pada peningkatan keterampilan, tetapi benar-benar membuka akses terhadap lapangan pekerjaan.

Kapolri menegaskan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menekan angka kriminalitas membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya kepolisian.

Melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah desa, dan dunia usaha, masyarakat yang menganggur maupun mereka yang telah menyelesaikan rehabilitasi narkotika diharapkan memperoleh kesempatan untuk kembali produktif.

"Polri tidak bisa bekerja sendiri. Harapannya, masyarakat yang menganggur maupun mereka yang berkebutuhan pascarehabilitasi bisa mendapatkan pekerjaan dan menjadi produktif, sehingga angka kriminalitas menurun dan situasi kamtibmas tetap kondusif," tutup Kapolri.

(Dra/nusantaraterkini.co).