Pengamat: Rangkap Jabatan Sudaryono Berpotensi Rusak Tata Kelola Pemerintahan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai potensi rangkap jabatan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus Wakil Menteri Pertanian dapat menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.

Fernando mengatakan, apabila Sudaryono tetap merangkap kedua jabatan tersebut setelah dilantik sebagai Kepala BGN, hal itu dinilai berpotensi merusak prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menurutnya, rangkap jabatan akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan semangat reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

"Rangkap jabatan akan semakin membuka peluang untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat bertolak belakang dengan tujuan reformasi, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan," kata Fernando kepada Nusantaraterkini.co. Rabu (22/7/2026).

Ia juga menilai rangkap jabatan berpotensi memunculkan konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan. Kondisi tersebut, lanjut Fernando, dikhawatirkan dapat menciptakan praktik yang dilakukan secara sistematis dan terlembaga apabila tidak dicegah sejak awal.

Selain itu, Fernando mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga dinilai berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tetap membiarkan adanya rangkap jabatan yang dilarang bagi menteri maupun wakil menteri.

Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memastikan setiap pejabat negara menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga integritas dan profesionalisme pemerintahan.

(LS/Nusantaraterkini.co)