Temuan BPK di Dishub Medan Capai Rp1,3 Miliar, Rico Waas Segera Tindak Lanjuti
Temuan BPK Rp1,3 miliar di Dishub Medan ditelaah Pemko Medan. Rico Waas meminta seluruh OPD siap diperiksa dan tata kelola dibenahi.
Nusantaraterkini.co, MEDAN—Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan dinas Pemko Medan. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan temuan berupa dana deposit pengelolaan parkir senilai Rp1,3 miliar di Dinas Perhubungan (Dishub) yang disinyalir belum masuk ke kas daerah akan ditelaah secara menyeluruh.
"Saya rasa nanti bisa dicek. Nanti dari Sekda dan juga Inspektorat bisa ditelaah di mana temuannya," kata Rico Waas saat diwawancarai wartawan terkait tindaklanjut temuan BPK di Dishub Kota Medan, usai rapat paripurna di Kantor DPRD Medan, Selasa (8/9/2026).
Penanganan polemik ini tak sekadar berfokus pada potensi kerugian keuangan daerah akibat ketiadaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada skema split payment pengelolaan parkir, tetapi juga mencakup pembenahan menyeluruh jajaran birokrasi. Rico mewajibkan pimpinan hingga jajaran OPD kooperatif saat menjalani proses pemeriksaan internal.
"Dan semua OPD harus siap diperiksa oleh Inspektorat terkait apa-apa saja yang masih kurang," ucapnya tegas.
Guna mencegah celah kebocoran retribusi terulang kembali, pihak Pemko Medan telah memanggil jajaran pimpinan Dishub Kota Medan untuk mengurai benang kusut tata kelola parkir di lapangan.
"Beberapa hari lalu sudah dipanggil Dinas Perhubungan untuk mengevaluasi apa-apa saja yang menjadi problematika di lapangan, agar nanti bisa dievaluasi dengan baik," katanya.
Di sisi lain, pengusutan kasus pengelolaan aset bermasalah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan juga dipastikan terus berlanjut. Rico menginstruksikan tim pemeriksa melacak seluruh pihak yang terlibat agar pembenahan tata kelola aset dapat berjalan tuntas tanpa tebang pilih.
"Ini sedang dalam penjajakan kasusnya. Saya bilang, jangan hanya mengacu kepada satu oknum. Apabila nanti ada oknumnya, harus dilihat lagi siapa-siapa saja yang berkomplot. Jadi, jangan berhenti kepada satu titik. Harus bisa secara menyeluruh, karena saya tidak ingin lagi terjadi seperti ini ke depannya. Ini harus kita benahi secara total," pungkasnya.
(Akb/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMSELJob Fair Sumsel Sediakan 2.500 Lowongan, Gubernur Minta Hapus Syarat Batas Usia
Herman Saleh Harahap·12 menit yang lalu -
SUMUTKAI Sumut Tambah Jadwal KA Datuk Blambangan Rute Tebingtinggi–Siantar, Tarif Hanya Rp5 Ribu
Rozie Winata·20 menit yang lalu -
NASIONALPemerintah Pangkas Bunga UMKM Jadi 8 Persen dan Ambil Alih Kebun Ilegal
Herman Saleh Harahap·35 menit yang lalu -
NEWSSoal Penyadapan, Golkar: Jika Terbukti Makar, Tindak Tegas
Herman Saleh Harahap·44 menit yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALJokowi Ditegur Hakim Saat Sidang Kasus Roy Suryo
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALJokowi Hadiri Sidang Soal Ijazah Ditemani Kaesang dan Kahiyang
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
SUMUTSebanyak 1.341 Kejadian Kekerasan Perempuan dan Anak di Sumut Hingga November
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
NEWSPenggerebekan Pesantren Sukoharjo, DPR Minta Penegak Hukum Lebih Profesional
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
NEWSAksi Kelompok LSP Ancaman Fatal bagi Reputasi Indonesia di Arena Global
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan