Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah memastikan diri untuk terus maju dengan program parkir berlangganan yang digagasnya.
Namun sejalan dengan itu, penerapan program prioritas Pemko Medan ini dianggap masih belum efektif di lapangan.
Baca Juga : Sistem e-Parking di Kota Medan Masih Jauh dari Harapan
Bahkan, pro kontra terkaitnya juga terus berlangsung. Bahkan baru-baru ini cek cok antara petugas Dinas Perhubungan (Dishub) dengan masyarakat di lapangan juga kembali terjadi.
Baca Juga : Juru Parkir Medan Klarifikasi Pungutan: Kami Tidak Dibayar Pemerintah, Jadi Minta Bayaran Masyarakat
Dari penelusuran Nusantaraterkini.co, sejumlah warga masih mengeluhkan kebijakan parkir berlangganan ini.
Salah satunya, seperti yang diutarakan Ridwan Asawi pemilik Toko Akbar Computer di Jalan Merak jingga, Kecamatan Medan Barat, menyebutkan semenjak adanya kebijakan parkir berlangganan tokonya terbilang sepi pengunjung.
Baca Juga : Gubernur Bobby Nasution Tambah Bonus Hadiah di Kejurda Funakoshi 2026
Menurutnya, hal ini dikarenakan pengelolaan parkir berlangganan yang masih belum efektif.
Baca Juga : Gubernur Bobby Nasution Ajak Kader HMI Jadi Garda Terdepan Keadilan Restoratif di Sumut
“Dampaknya terhadap toko sangat berdampak, omzet yang menurun menjadi perhatian terkhusus kami sebagai pemilik usaha,” katanya, Sabtu (10/8/2024).
Baca Juga : Mantan Jubir Covid-19 Kota Medan Ditunjuk jadi Direktur RSUD Pirngadi, Fokus Benahi SDM dan Layanan Obat
Belum lagi, jelasnya, masih adanya juru parkir (jukir) liar yang tetap meminta pungutan parkir terhadap pengunjung toko membuat masyarakat menjadi serba salah.
Baca Juga : Eksekusi Pasar Sambas Ditunda, Pedagang: Kami Lega Bisa Dagang saat Imlek dan Lebaran
“Untuk parkir berlangganan ini saya tidak setuju, karena masih banyaknya pemilik kendaran mobil/motor yang tidak mau ikut parkir berlangganan. Apalagi ditambahnya tidak adanya perubahan positif dari parkir konvensional ke parkir berlangganan,” jelasnya.
Ridwan menambahkan, selama adanya parkir berlangganan ini penurunan penjualan yang dirasakannya mencapai 50 persen dari omzet biasanya.
Dia berpendapat, belum adanya sosialisasi yang terarah dalam penataan parkir, akibatnya konsumen yang belum memiliki barcode parkir berlangganan tidak diizinkan untuk parkir.
“Sebab, masih adanya penolakan dari masyarakat terhadap Perwal ini, seharusnya ada tes uji kelayakan terhadap parkir berlangganan yang masih saja menjadi perhatian warga Medan,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU, Dr Mujahiddin S.Sos., MSP menilai kebijakan parkir berlangganan tentunya harus mendapatkan dukungan sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kota Medan.
"Tentu kita harus melihat itu dalam konteks bahwa pemerintah Kota Medan memerlukan serapan anggaran yang lebih maksimal dari aspek perparkiran," ucapnya.
Namun di satu sisi, keinginan untuk mendukung juga harus diikuti dengan dilakukannya evaluasi menyeluruh atas hasil penerapan yang sudah dilakukan selama sebulan ini.
"Dalam satu bulan ini kita melihat bahwa ada banyak kasus, kekisruhan yang viral di media sosial dengan berbagai kendala yang dihadapi dishub khususnya," jelasnya.
Menurut Mujahidin, Pemko Medan harus melakukan klasterisasi dalam artian apakah semua wilayah jalan di Kota Medan yang selama ini menjadi titik perparkiran harus dijadikan sebagai lokasi parkir berlangganan.
Dia menyebutkan, jika tidak, dari sekian banyak titik itu mana yang harus jadi lokasi parkir berlangganan dan mana yang tidak, karena, timpalnya, tidak bisa dilakukan secara sekaligus untuk bisa menerapkan sistem parkir berlangganan,
"Bagi saya upaya dalam melakukan sistem parkir berlangganan itu harus dilakukan secara bertahap, melalui pendekatan-pendekatan klaster, misalnya di wilayah wilayah inti kota lebih dulu, baru kemudian sampai ke lingkar luar Kota Medan," jelasnya.
"Karena bagaimana pun sistem ini kan harus disosialisasikan lebih utuh kepada publik, sehingga tidak terjadi kekisruhan," sambungnya.
Lebih lanjut Mujahiddin mengatakan, selama ini Pemko Kota Medan atau Dishub cenderung berkonfrontasi dengan kelompok-kelompok pemuda setempat.
Karenanya perlu dilakukan pendekatan yang lebih humanis sehingga diharapkan kelompok pemuda setempat bisa lebih diberdayakan dengan menjadi petugas parkir, dan mereka juga lah yang akan bertanggung jawab atas wilayah itu.
"Ini yang membuat seringnya terjadi benturan ketika bukan pemuda setempat yang menjaga wilayah tersebut," imbuhnya.
Mujahidin menyatakan, kalau pemerintah Kota Medan mau melakukan pendekatan yang profesional dengan melakukan rekrutmen terhadap petugas baru Pemko Medan juga harus menghitung ulang, berapa kecukupan jumlah SDM yang harus ditetapkan.
"Kembali lagi bahwa mekanisme klaster menjadi penting, karena dari situ nanti kita akan menghitung berapa jumlah SDM petugas parkir yang dibutuhkan, berapa titik parkir yang harus jadi jadikan lokasi lokasi parkir berlangganan. Saya rasa itu, apakah kita bisa menerapkan itu, bisa, jika memang dilakukan secara bertahap," terangnya.
Selain itu, dia menyarankan agar Pemko Medan juga harus menggandeng pihak kepolisian dalam rangka untuk bisa melakukan penegakan hukum di wilayah parkir yang memang akan dijadikan titik lokasi parkir berlangganan dan menghindari pungli.
"Misalnya kita menganggap lokasi parkir yang sudah berbayar itu, kemudian tetap dikutip oknum oknum tertentu, maka kita bisa menganggap itu sebagian dari pungli, dan disitu memang mekanisme penegakan hukum harus dilakukan," pungkasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE yang coba diwawancarai Nusantaraterkini.co terkait polemik parkir berlangganan di Kota Medan mengaku masih menunggu hasil rapat dari Komisi IV DPRD Medan.
"Kita masih menunggu hasil rapat dari Komisi IV," katanya, Senin (19/8/2024).
Sementara itu, ketika disinggung mengenai sikap DPRD Kota Medan terkait regulasi parkir berlanggan tersebut, dirinya memilih bungkam.
"Sebentar, saat ini saya sedang ada tamu, nanti ya," ucapnya.
(Cw3/Cw4/Cw7/Nusantaraterkini.co)
