OTT KPK Jerat Rektor Unsoed, Pengamat: Rektor Harus Jadi Teladan Antikorupsi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengamankan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dan sejumlah pihak terkait dugaan pengondisian penerimaan mahasiswa baru menjadi sorotan terhadap tata kelola dan integritas perguruan tinggi negeri.

Pengamat Pendidikan UIN Jakarta, Jejen Musfah, menyayangkan kasus yang menyeret pimpinan tertinggi perguruan tinggi tersebut. Menurutnya, rektor seharusnya menjadi figur yang menjaga integritas sekaligus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan kampus.

“Ini sangat disayangkan karena seharusnya rektor sebagai pemimpin tertinggi menjaga integritas dan konsisten menjaga nilai-nilai serta antikorupsi, bahkan memerangi korupsi di lingkungan kampus,” ujar Jejen kepada Nusantaraterkini.co, Jumat (21/8/2026).

Ia menilai seorang rektor harus mampu menjadi teladan dalam kejujuran dan kesederhanaan. Pemimpin perguruan tinggi, kata dia, juga harus memiliki keberanian untuk menolak berbagai godaan materi, termasuk pemberian dari masyarakat maupun pengusaha yang memiliki kepentingan atau kerja sama dengan kampus.

Selain keteladanan pimpinan, Jejen menekankan pentingnya pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan perguruan tinggi.

“Pengawasan internal dan eksternal, seperti yang dilakukan KPK, juga penting. Namun yang tidak kalah penting adalah kesadaran pemimpin, akademisi, pegawai, dan masyarakat untuk berperilaku jujur dan bersih,” katanya.

Menurut Jejen, budaya antikorupsi tidak cukup hanya dibangun melalui regulasi dan pengawasan. Seluruh unsur di lingkungan pendidikan tinggi harus memiliki kesadaran untuk menjaga integritas dan tidak menjadikan jabatan maupun proses akademik sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi.

“Hidup hanya dari harta yang halal dan bersih,” tegasnya.

Penerimaan Mahasiswa Harus Berbasis Merit

Sorotan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Ia mengaku prihatin dan menyayangkan dugaan pengondisian penerimaan mahasiswa baru di Unsoed yang kemudian menyeret rektornya dalam OTT KPK.

Menurutnya, penerimaan mahasiswa baru harus dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berdasarkan kemampuan serta prestasi calon mahasiswa.

“Penerimaan mahasiswa baru harus menjadi proses yang objektif, transparan, akuntabel, dan berbasis pada kemampuan serta prestasi calon mahasiswa, bukan berdasarkan kemampuan membayar atau kedekatan dengan pihak tertentu,” ujar Lalu Hadrian Irfani.

Ia menegaskan bahwa pendidikan tinggi seharusnya menjadi ruang meritokrasi sekaligus sarana mobilitas sosial. Karena itu, proses penerimaan mahasiswa tidak boleh berubah menjadi ruang transaksi yang lebih mengutamakan kemampuan finansial dibandingkan prestasi.

Meski demikian, ia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak memberikan vonis sebelum terdapat kepastian hukum.

“Kami tentu menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakukan KPK dan meminta semua pihak tidak menghakimi sebelum proses hukum memberikan kepastian,” tuturnya.

Lalu Hadrian menilai kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh mekanisme penerimaan mahasiswa baru, terutama jalur mandiri.

Menurut dia, pengawasan yang lebih kuat diperlukan agar tidak terjadi intervensi, suap, maupun pengondisian dalam proses penerimaan mahasiswa.

Ia juga mengingatkan agar persoalan penerimaan mahasiswa baru tidak sampai merusak kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi negeri.

“Kami tentu akan meminta penjelasan lebih lanjut dari kementerian terkait mengenai langkah pembenahan dan penguatan tata kelola penerimaan mahasiswa baru di seluruh perguruan tinggi negeri,” katanya.

Lalu Hadrian menambahkan, Komisi X DPR RI baru saja menyelesaikan Panitia Kerja Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Panja SPMB). Rekomendasi panja tersebut, kata dia, belum secara resmi disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, namun di dalamnya terdapat sejumlah rekomendasi penting untuk memperbaiki pelaksanaan SPMB.

“Komisi X sendiri baru saja menyelesaikan Panja SPMB meskipun rekomendasinya belum secara resmi disampaikan kepada Kemdiktisaintek, yang tentu di dalamnya ada rekomendasi penting buat perbaikan pelaksanaan SPMB,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa OTT yang dilakukan sejak Kamis (20/8/2026) berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Unsoed.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tim melakukan penyelidikan tertutup terkait dugaan tersebut dan mengamankan 14 orang dalam rangkaian OTT.

“Kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan oleh Penyelenggara Negara dalam penerimaan mahasiswa baru,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).

Dari 14 orang yang diamankan, sebanyak 12 orang ditangkap di wilayah Purwokerto dan dua orang lainnya diamankan di Jakarta. Salah satu pihak yang diamankan adalah Rektor Unsoed Akhmad Sodiq.

Budi menjelaskan, dari 12 orang yang diamankan di Purwokerto, tujuh orang kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani permintaan keterangan lebih lanjut.

“Sehingga sampai dengan saat ini pihak-pihak yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut dan sedang menjalani permintaan keterangan di KPK, total sejumlah sembilan orang,” ujarnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co).